Peraturan Badan Nomor hk-03-1-23-12-10-12123 Tahun 2010 t…

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2010 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK I. PENDAHULUAN Pemohon notifikasi harus memiliki Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum melakukan notifikasi kosmetika. DIP harus disimpan dan siap ditunjukkan apabila sewaktu-waktu diperiksa/diaudit oleh petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pedoman DIP merupakan panduan bagi industri kosmetika, importir kosmetika atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dalam menyiapkan dan menyusun DIP bagi kosmetika yang akan dinotifikasi. Selain itu Pedoman DIP juga merupakan panduan bagi petugas dalam melakukan pemeriksaan/audit. II. FORMAT DIP Dokumen DIP terdiri atas 4 bagian, yaitu: Bagian I : Dokumen Administrasi dan Ringkasan Produk Bagian II : Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetika Bagian III : Data Mutu Kosmetika Bagian IV : Data Keamanan dan Data Kemanfaatan Kosmetika Isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut: A. Bagian I : Dokumen Administrasi dan Ringkasan Produk Bagian I DIP terdiri atas dokumen administrasi dan ringkasan informasi yang spesifik untuk setiap kosmetika dan dapat memberikan gambaran yang cukup tentang kosmetika tersebut. (1) Dokumen administrasi untuk: a. kosmetika dalam negeri, paling sedikit berisi fotokopi surat izin produksi kosmetika. b. kosmetika impor, paling sedikit berisi: 1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); 2. fotokopi surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal; 3. fotokopi Certificate of Free Sale (CFS) untuk kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jendral Republik INDONESIA setempat. c. kosmetika kontrak, paling sedikit berisi: 1. fotokopi surat izin produksi kosmetika industri penerima kontrak; 2. surat perjanjian kerjasama kontrak antara pemohon notifikasi dengan penerima kontrak produksi. d. kosmetika lisensi, paling sedikit berisi: 1. fotokopi surat izin produksi kosmetika; 2. surat perjanjian kerjasama antara pemohon notifikasi dengan perusahaan pemberi lisensi. (2) Formula kualitatif dan kuantitatif, paling sedikit berisi: a. Nama bahan dan kadar bahan, nama bahan ditulis dengan nama International Nomenclature Cosmetic Ingredients (INCI) atau nama lain sesuai dengan referensi yang berlaku secara internasional dan kadar bahan ditulis dalam persentase dengan jumlah total 100%. b. Fungsi dari setiap bahan kosmetika. c. Untuk bahan pewangi atau bahan aromatis harus mencantumkan: 1. nama pewangi; 2. nomor kode komposisi pewangi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh International Fragrance Association (IFRA); dan 3. identitas pemasok. (3) Penandaan dan informasi kosmetika, paling sedikit berisi: a. penandaan pada kemasan primer dan/atau kemasan sekunder sesuai dengan yang diedarkan; b. informasi lain yang dapat berupa brosur, etiket, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan primer dan/atau kemasan sekunder dari kosmetika sesuai dengan yang diedarkan, bila ada. (4) Pernyataan pembuatan (Manufacturing Statement): a. Pernyataan bahwa kosmetika dibuat sesuai dengan CPKB. 1. kosmetika dalam negeri: a) fotokopi sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi. 2. kosmetika impor: a) fotokopi sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi untuk pabrik yang berlokasi di ASEAN; dan b) fotokopi sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pabrik kosmetika di negara asal telah menerapkan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jendral Republik INDONESIA setempat untuk pabrik yang berlokasi di luar ASEAN. 3. kosmetika kontrak: a) fotokopi sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak. 4. kosmetika lisensi: a) fotokopi sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari industri pembuat. b. Penjelasan tentang sistem penomoran bets. (5) Ringkasan penilaian keamanan (safety assessment) sesuai dengan Pedoman Evaluasi Keamanan Kosmetika: a. Pernyataan keamanan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis atau Penilai Keamanan (Safety Assessor) dengan mencantumkan nama dan kualifikasinya; b. Penilai Keamanan (Safety Assessor) adalah seseorang dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian keamanan kosmetika baik sebelum maupun selama diedarkan. (6) Ringkasan efek yang tidak diinginkan pada manusia. (7) Ringkasan data pendukung klaim: Ringkasan data pendukung klaim paling sedikit berisi ringkasan laporan penilaian kemanfaatan kosmetika, berdasarkan komposisi atau uji kemanfaatan yang dilakukan. B. Bagian II: Data Mutu dan Keamanan Bahan Kosmetika Data tentang mutu dan keamanan bahan kosmetika meliputi: (1) Spesifikasi dan metode analisis bahan kosmetika : a. Spesifikasi masing-masing bahan termasuk spesifikasi air, bila ada dalam formula; b. Metode analisis yang sesuai dengan spesifikasi untuk masing-masing bahan, termasuk identifikasi bahan kosmetika; c. Untuk bahan pewangi, tercantum nama dan nomor kode pewangi, nama dan alamat pemasok, serta pernyataan memenuhi pedoman International Fragrance Association (IFRA) yang terkini. (2) Data keamanan bahan kosmetika berdasarkan: a. Data dari pemasok; atau b. Data yang dipublikasikan atau laporan dari Komite Ilmiah (Scientific Committees) seperti ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB), EU Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) atau US Cosmetic Ingredient Review Board (CIR). Data bagian ini dapat disimpan terpisah dari bagian DIP lainnya. C. Bagian III: Data Mutu Kosmetika Data mutu kosmetika terdiri atas: (1) Formula kosmetika yang berisi: a. Nama bahan dan kadar bahan, nama bahan ditulis dengan nama International Nomenclature Cosmetic Ingredients (INCI) atau nama lain sesuai dengan referensi yang berlaku secara internasional dan kadar bahan ditulis dalam persentase dengan jumlah total 100%; b. Fungsi dari setiap bahan kosmetika. (2) Pembuatan Kosmetika a. Data lengkap dan rinci mengenai nama, alamat, dan negara industri kosmetika dan industri yang melakukan pengemasan jika proses pengemasan primer dilakukan oleh industri lain; b. Ringkasan proses pembuatan; c. Informasi tambahan mengenai proses pembuatan, pengawasan mutu, dan informasi terkait lainnya harus tersedia bila sewaktu-waktu diperiksa oleh auditor/petugas yang berwenang. (3) Spesifikasi dan metode analisis kosmetika: a. Spesifikasi kosmetika dan metode analisis untuk menguji kesesuaian produk kosmetika terhadap spesifikasi yang ditetapkan; b. Kriteria yang digunakan untuk menguji cemaran mikroba dan kemurnian bahan kosmetika tertentu dalam kosmetika. (4) Ringkasan laporan stabilitas kosmetika. Laporan dan data uji stabilitas untuk mendukung penetapan kedaluwarsa. D. Bagian IV: Data Keamanan dan Kemanfaatan Data keamanan dan kemanfaatan terdiri dari informasi mengenai penilaian keamanan kosmetika, data kosmetika serta data pendukung klaim kosmetika. (1) Penilaian Keamanan a. Laporan penilaian keamanan kosmetika berdasarkan bahan kosmetika, struktur kimia dan tingkatan paparan, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis atau Penilai Keamanan (Safety Assessor); b. Curriculum Vitae Penanggung Jawab Teknis atau Penilai Keamanan (Safety Assessor). (2) Kompilasi laporan terbaru mengenai catatan laporan efek yang tidak diinginkan pada manusia karena penggunaan kosmetika; a. Laporan efek yang tidak diinginkan pada manusia agar diperbaharui secara berkala. (3) Data pendukung klaim kosmetika : a. Laporan lengkap tentang penilaian kemanfaatan berdasarkan komposisi atau uji kemanfaatan yang dilakukan dan telah ditandatangani oleh pembuat laporan; b. Data pendukung termasuk kajian pustaka mengenai klaim kemanfaatan. III. Perubahan data DIP DIP harus selalu diperbaharui bila ada perubahan yang dilakukan. Riwayat perubahan DIP harus didokumentasikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DIP. IV. Data Lain Secara umum, data dalam DIP cukup untuk pengkajian keamanan, mutu dan kemanfaatan kosmetika yang beredar. Untuk kasus tertentu diperlukan data tambahan atau latar belakang lain yang mendukung DIP (contoh: riwayat produk/product experience, challenge tests untuk mikroba, metoda analisis tambahan untuk konfirmasi, dan catatan produksi). Industri kosmetika, importir kosmetika atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus dapat menyediakan semua data yang diminta oleh petugas. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH

Peraturan Badan Nomor hk-03-1-23-12-10-12123 Tahun 2010 tentang PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7