PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor 6 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pasal II

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2015 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, ROY A. SPARRINGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SYARAT ADMINISTRASI NO PERSYARATAN MADYA PRATAMA 1. Status PNS PNS 2. Pangkat minimal Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina (IV/a) 3. RiwayatJabatan Telah menduduki jabatan Eselon I atau telah menduduki jabatan Eselon II atau pejabat fungsional tingkat utama selama minimal 2 (dua) tahun; Telah menduduki jabatan Eselon II atau telah menduduki jabatan Eselon III atau pejabat fungsional tingkat madyaselama minimal 2 (dua) tahun; 4. Usiamaksimal 58 tahun 5. Kualifikasipendidika n minimal Apoteker, Apoteker dengan Magister/PascaSarjana (S2)/S3 atau pendidikan lain di bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. 6. PendidikandanPelati hanJabatan Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan/atau Diklat PIM I, dan/atau LEMHANAS untuk pejabat struktural Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk pejabat struktural. 7. Penilaianprestasiker ja Semua unsure penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. Hukumandisiplin Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat, dibuktikan dengan surat pernyataan Eselon II yang membidangi kepegawaian. 9. Kesehatanjasmanid anrohani Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan. 10. LHKPN dan SPT Tahunan Bukti penyerahan LHKPN dan SPT Tahunan. 11. Paktaintegritas Telah menandatangani pakta integritas pada jenjang jabatanterakhir. 12. RekomendasiPejabat Pembina Kepegawaian Rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi sudah mempertimbangkan hasil tes kompetensi pada jabatan terakhir. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, ROY A. SPARRINGA

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal I

Pasal 7

Pasal I

Pasal 7

Pasal 9

Pasal II