Koreksi Pasal 26

(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 15 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan SPP-IRT; c. pembatalan SPP-IRT; d. penarikan PIRT dari peredaran; e. pemusnahan PIRT; f. pencabutan SPP-IRT; dan/atau g. larangan melakukan pendaftaran SPP-IRT selama 3 (tiga) tahun. (3) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penarikan PIRT dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan pemusnahan PIRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila IRTP tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (5) Terhadap pembekuan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), IRTP melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembekuan SPP-IRT diterbitkan. (6) Sanksi administratif berupa pembatalan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila IRTP tidak memenuhi komitmen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan SPP-IRT, dan/atau pembatalan SPP-IRT dilakukan melalui Sistem OSS.