PERBAN

Peraturan Badan Nomor 31 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor 31 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan. 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap Pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak. (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan sebelum Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha. (3) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas permohonan: a. izin edar obat; b. izin edar obat tradisional; c. izin edar suplemen kesehatan; d. izin edar kosmetik; e. izin edar pangan olahan; f. sertifikat cara pembuatan obat yang baik; g. sertifikat cara distribusi obat yang baik; h. surat keterangan ekspor obat/certificate of pharmaceutical product; i. analisa hasil pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; j. sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik; k. sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik; l. surat keterangan ekspor obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; m. sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik; n. surat keterangan ekspor pangan dan kemasan pangan; dan o. surat keterangan impor obat dan makanan.

Pasal 3

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Badan melalui: a. sistem informasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau b. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 4

(1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid. (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan b. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 5

(1) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan pelayanan publik tertentu untuk dapat diproses lebih lanjut. (2) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan pelayanan publik tertentu yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut. (3) Permohonan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon layanan publik tertentu memperoleh keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Badan Nomor 31 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10