PERBAN

Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2019 tentang BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

PERBAN Nomor 28 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

GOLONGAN DAN PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG

Pasal 3

Koreksi

Pengaturan Bahan Penolong dalam proses pengolahan Pangan Olahan meliputi: a. golongan; dan b. penggunaan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit; b. bahan penjernih, penyaring, adsorben, dan/atau penghilang warna; c. bahan tambahan untuk air pada ketel uap; d. enzim; e. flokulan (flocculating agent); f. katalis; g. nutrisi untuk mikroba; h. pengontrol pertumbuhan mikroorganisme; i. penjerap enzim; j. resin penukar ion; dan k. Bahan Penolong lainnya. (2) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Bahan Penolong.

Pasal 5

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang diizinkan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan penjernih, penyaring, adsorben, dan/atau penghilang warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang diizinkan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan tambahan untuk air pada ketel uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) Penggunaan Bahan Penolong golongan enzim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Penggunaan Bahan Penolong golongan enzim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui proses rekayasa genetik dilakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Penggunaan Bahan Penolong golongan flokulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Penggunaan Bahan Penolong golongan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang diizinkan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Penggunaan Bahan Penolong golongan nutrisi untuk mikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaiamana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Penggunaan Bahan Penolong golongan pengontrol pertumbuhan mikroorganisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

Penggunaan Bahan Penolong golongan penjerap enzim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Penggunaan Bahan Penolong golongan resin penukar ion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Penggunaan Bahan Penolong golongan Bahan Penolong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Setiap Orang dilarang menggunakan Bahan Penolong untuk tujuan menyembunyikan: a. penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan; b. cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan; dan/atau c. kerusakan Pangan.

Pasal 17

(1) Jenis dan golongan Bahan Penolong selain yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI hanya dapat digunakan sebagai Bahan Penolong setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kepala Badan berdasarkan penilaian keamanan Pangan.

BAB III

PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU

Pasal 18

Koreksi

(1) Bahan Penolong yang digunakan dalam proses pengolahan Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. (2) Persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan/atau persyaratan keamanan dan mutu lain yang diakui. (3) Selain memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Bahan Penolong golongan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit, jenis hidrogen peroksida dan natrium hipoklorit, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kadar maksimal hidrogen peroksida 35% (v/v) (tiga puluh lima persen volume per volume). b. kadar maksimal natrium hipoklorit 15% (v/v) (lima belas persen volume per volume). (4) Persyaratan keamanan dan mutu Pangan (tara pangan/food grade) cioko dan gypsum harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu kalsium sulfat sebagaimana tercantum dalam Kodeks Makanan INDONESIA. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Bahan Penolong golongan flokulan jenis nigari, dan golongan bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit jenis natrium hipoklorit harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagai berikut: a. Nigari 1. Timbal (Pb) tidak lebih dari 2 mg/kg (dua miligram/kilogram); 2. Merkuri (Hg) tidak lebih dari 0,1 mg/kg (nol koma satu miligram/kilogram); 3. Arsen (As) tidak lebih dari 0,1 mg/kg (nol koma satu miligram/kilogram); 4. Kadmium (Cd) tidak lebih dari 0,5 mg/kg (nol koma lima miligram/kilogram); 5. Boraks dan Formalin tidak terdeteksi (menggunakan metode terbaru); 6. Magnesium (Mg) tidak kurang dari 0,7% (nol koma tujuh persen); dan 7. Klorida (Cl-) tidak kurang dari 2,0% (dua persen). b. Natrium Hipoklorit 1. Timbal (Pb) tidak lebih dari 2 mg/kg (dua miligram/kilogram); dan 2. Merkuri (Hg) tidak lebih dari 1 mg/kg (satu miligram/kilogram).

Pasal 19

(1) Penggunaan Bahan Penolong dalam proses pengolahan Pangan harus diikuti dengan upaya penghilangan residu/inaktivasi pada Pangan. (2) Upaya penghilangan residu/inaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertentu agar tersisa residu sekecil mungkin, sehingga tidak berfungsi lagi secara teknologi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. (3) Cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. pemanasan; b. pengaturan pH menggunakan BTP pengatur keasaman yang dizinkan dan diikuti dengan penyaringan atau sentrifugasi; c. penyaringan; d. pengangkatan; dan/atau e. cara lain yang sesuai.

Pasal 20

Jenis BTP yang penggunaannya sebagai Bahan Penolong pada pengolahan Pangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak ditambahkan langsung pada produk pangan akhir; b. hasil analisis tidak terdeteksi atau tidak melebihi batas maksimal residu yang diizinkan di produk pangan akhir; dan c. dapat dibuktikan secara teknologi berfungsi sebagai bahan penolong dalam proses pembuatan pangan.

Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2019 tentang BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26