PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

PERBAN Nomor 12 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1) UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. (2) UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan; e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

(1) Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM. (2) Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi berdasarkan 2 (dua) Tipologi terdiri atas: a. Balai POM Tipe A; dan b. Balai POM Tipe B. (3) Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Balai Besar POM terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Balai Besar POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 9

Bidang Pengujian terdiri atas: a. Seksi Pengujian Kimia; b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. (2) Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 11

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan; b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan; d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Pasal 13

Bidang Pemeriksaan terdiri atas: a. Seksi Inspeksi; b. Seksi Sertifikasi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

(1) Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Pasal 15

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 17

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; c. pengelolaan persuratan dan kearsipan; d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; e. pelaksanan urusan kepegawaian; f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Umum; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 23

(1) Balai POM Tipe A terdiri atas: a. Kepala; b. Seksi Pengujian Kimia; c. Seksi Pengujian Mikrobiologi; d. Seksi Pemeriksaan; e. Seksi Penindakan; f. Seksi Informasi dan Komunikasi; g. Subbagian Tata Usaha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Balai POM Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

Pasal 25

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 26

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Pasal 27

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 28

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Pasal 30

(1) Balai POM Tipe B terdiri atas: a. Kepala; b. Seksi Pengujian; c. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan; d. Seksi Informasi dan Komunikasi e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Balai POM Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 32

Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 33

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Pasal 35

(1) Loka POM terdiri atas: a. Kepala; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Loka POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB Kesatu

Balai Besar POM

Pasal 6

(1) Balai Besar POM terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Balai Besar POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 9

Bidang Pengujian terdiri atas: a. Seksi Pengujian Kimia; b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. (2) Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 11

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan; b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan; d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Pasal 13

Bidang Pemeriksaan terdiri atas: a. Seksi Inspeksi; b. Seksi Sertifikasi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

(1) Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

Pasal 15

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 17

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; c. pengelolaan persuratan dan kearsipan; d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; e. pelaksanan urusan kepegawaian; f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Umum; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 39

(1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk Balai Besar POM dan/atau Balai POM untuk mengoordinasikan Loka POM. (2) Penunjukan Balai Besar POM dan/atau Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 40

UPT BPOM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di lingkungan UPT BPOM.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan UPT BPOM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 42

Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEKSI PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SEKSI SERTIFIKASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGUJIAN BIDANG PEMERIKSAAN BIDANG PENINDAKAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKSI PENGUJIAN KIMIA SEKSI INSPEKSI KEPALA BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, PENNY K. LUKITO LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE A SEKSI PENGUJIAN KIMIA SEKSI PENGUJIAN MIKROBIOLOGI SEKSI PEMERIKSAAN SEKSI PENINDAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, PENNY K. LUKITO LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE B SEKSI PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGUJIAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, PENNY K. LUKITO LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, PENNY K. LUKITO LAMPIRAN V PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN I. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja 1 Balai Besar POM di Banda Aceh Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang 2 Balai Besar POM di Medan Kota Medan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Langkat No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja 3 Balai Besar POM di Padang Kota Padang Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok 4 Balai Besar POM di Pekanbaru Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti 5 Balai Besar POM di Palembang Kota Palembang Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam 6 Balai Besar POM di Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat 7 Balai Besar POM di Jakarta Kota Jakarta Kota Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Selatan, Kota Jakarta Utara 8 Balai Besar POM di Bandung Kota Bandung Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan 9 Balai Besar POM di Semarang Kota Semarang Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang 10 Balai Besar POM di Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman 11 Balai Besar POM di Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kota Malang, Kabupaten No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Probolinggo 12 Balai Besar POM di Serang Kota Serang Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang 13 Balai Besar POM di Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung 14 Balai Besar POM di Mataram Kota Mataram Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat 15 Balai Besar POM di Pontianak Kota Pontianak Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara 16 Balai Besar POM di Palangka Raya Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur 17 Balai Besar POM di Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 18 Balai Besar POM di Samarinda Kota Samarinda Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Bontang, Kabupaten Mahakam Ulu 19 Balai Besar POM di Manado Kota Manado Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 20 Balai Besar POM di Makassar Kota Makassar Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare 21 Balai Besar POM di Jayapura Kota Jayapura Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Memberamo Tengah II. Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja 1 Balai POM di Jambi Kota Jambi Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo 2 Balai POM di Bengkulu Kota Bengkulu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah 3 Balai POM di Batam Kota Batam Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas 4 Balai POM di Kupang Kota Kupang Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka 5 Balai POM di Palu Kota Palu Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara 6 Balai POM di Kendari Kota Kendari Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan 7 Balai POM di Ambon Kota Ambon Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan III. Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja 1 Balai POM di Pangkal Pinang Kota Pangkal Pinang Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah 2 Balai POM di Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, 3 Balai POM di Mamuju Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Polewali Mandar 4 Balai POM di Kota Tidore Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Sofifi Kepulauan Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu 5 Balai POM di Manokwari Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak IV. Loka Pengawas Obat dan Makanan No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja 1 Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues 2 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam 3 Loka POM di Kota Tanjungbalai Kota Tanjungbalai Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara 4 Loka POM di Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara 5 Loka POM di Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota 6 Loka POM di Kabupaten Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Dharmasraya 7 Loka POM di Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis 8 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu 9 Loka POM di Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci 10 Loka POM di Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara 11 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong 12 Loka POM di Kabupaten Tulangbawang Kabupaten Tulangbawang Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji 13 Loka POM di Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur 14 Loka POM di Kota Tanjungpinan g Kota Tanjungpinan g Kota Tanjungpinang 15 Loka POM di Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar 16 Loka POM di Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok 17 Loka POM di Kabupaten Kabupaten Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja Banyumas Banyumas Kabupaten Purbalingga 18 Loka POM di Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri 19 Loka POM di Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung 20 Loka POM di Kabupaten Jember Kabupaten Jember Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang 21 Loka POM di Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang 22 Loka POM di Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana 23 Loka POM di Kabupaten Bima Kabupaten Bima Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu 24 Loka POM di Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada 25 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur 26 Loka POM di Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau 27 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja 28 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong 29 Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru 30 Loka POM di Kota Balikpapan Kota Balikpapan Kota Balikpapan 31 Loka POM di Kota Tarakan Kota Tarakan Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung 32 Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro 33 Loka POM di Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut 34 Loka POM di Kota Palopo Kota Palopo Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang 35 Loka POM di Kota Baubau Kota Baubau Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara 36 Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya No Unit Pelaksana Teknis Lokasi Wilayah Kerja 37 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai 38 Loka POM di Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat 39 Loka POM di Kabupaten Merauke Kabupaten Merauke Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi 40 Loka POM di Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd PENNY K. LUKITO