Koreksi Pasal 3

(1) Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan sasaran kinerja pegawai dengan memperhatikan perilaku kerja. (2) Proses penyusunan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis instansi pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. sasaran kinerja pegawai atasan langsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan strategis instansi pemeritah dan/atau perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Badan. (4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.