PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 12

Koreksi

(1) Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi: a. Profil Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA meliputi sejarah, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi; b. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat; c. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan yang berkaitan; d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktu dan biaya; e. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA; f. Rekap pegawai penerima Tanda Jasa, Bintang Jasa, Satya Lencana; g. Daftar nama pejabat; www.djpp.kemenkumham.go.id h. Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di seluruh INDONESIA; i. Jumlah Pegawai; j. Rekap Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin; k. Rekap Jumlah Mutasi dan Promosi; l. Pakta Integritas; m. Dokumen Reformasi Birokrasi; n. Pembentukan Kantor Pertanahan Baru dan Definitif; o. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional; p. Pengembangan Perpustakaan antara lain koleksi buku teks, Jurnal ilmiah, Tesis, Disertasi, Majalah, e-Library, kliping pertanahan, brosur; q. Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik; r. Penghapusan Barang Milik Negara; dan s. Peta Online. (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi: a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); b. Laporan Penerimaan Gratifikasi; c. Formasi pegawai meliputi penerimaan pegawai dan pengangkatan CPNS menjadi PNS; d. Formasi penerimaan Diploma I, Diploma IV dan kejuruan lainnya; e. Formasi penerimaan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; f. Pejabat Penilai Tanah yang mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA; g. Informasi perkembangan penanganan laporan kasus pertanahan kepada pihak yang terkait; h. Rekap jumlah penyelesaian penanganan kasus pertanahan kepada para pihak yang terkait; i. Jumlah dan tipologi kasus pertanahan; j. Hasil penelitian dan pengembangan pertanahan, meliputi Paper Kebijakan, Diseminasi Penelitian, Jurnal Iptek Pertanahan, Jurnal Pertanahan, Buletin dan Media Audio Visual; k. Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan www.djpp.kemenkumham.go.id l. Kegiatan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA yang bersifat strategis setiap tahun. (3) Informasi yang disediakan atas permintaan yang berkepentingan diberikan setelah mendapat persetujuan PPID, antara lain meliputi: a. Ringkasan laporan keuangan; dan b. Ringkasan tingkat penyelesaian proses permohonan pelayanan pertanahan. (4) Informasi yang dikecualikan meliputi: a. Surat Izin Perceraian; b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian; c. Surat Cerai; d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat; e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian; f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan; g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS; h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses; i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya; j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA; l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan m. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB Keenam

Pasal 9

BAB Ketujuh

Pasal 10

BAB Kedelapan

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28