PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PERBAN Nomor 5 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 1

(1) Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat memobilisasi pegawai di lingkungan unit kerjanya. (3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

(1) Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang: a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua; b. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota; c. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; d. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota; e. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon III yang membidangi urusan pertanahan atau Pejabat setingkat Eselon III yang ditunjuk sebagai Anggota; f. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; g. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan h. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota. (2) Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang: a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua; b. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat setingkat Eselon IV yang ditunjuk sebagai Anggota; c. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota paling rendah setingkat Eselon IV yang membidangi urusan pertanahan sebagai Anggota; d. Camat atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; e. Lurah/Kepala Desa atau nama lain setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota; dan f. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota. (3) Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keanggotaannya terdiri dari pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, paling banyak 4 (empat) orang. (5) Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas untuk menyiapkan administrasi pengadaan tanah, yang meliputi keuangan, pendokumentasian, dan surat menyurat lainnya.

Pasal 6

Koreksi

(1) Setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menerima pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dari Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan www.djpp.kemenkumham.go.id Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional meneliti dan mempertimbangkan apakah pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) atau ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1). (2) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (3) Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rencana kerja paling kurang: a. membuat agenda rapat pelaksanaan; b. menyiapkan administrasi yang diperlukan; c. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah; d. inventarisasi dan identifikasi; e. kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan; f. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan; g. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan; h. MENETAPKAN Penilai; i. penilaian; j. musyawarah penetapan ganti kerugian; k. pemberian/penitipan ganti kerugian; l. pelepasan objek Pengadaan Tanah dan pemutusan hubungan hukum; m. penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari Pihak yang Berhak; n. membuat dokumen hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan o. penyerahan hasil Pengadaan Tanah. (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang: a. rencana pendanaan pelaksanaan; b. rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan; c. rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan; www.djpp.kemenkumham.go.id d. rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan; e. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan; dan f. sistem monitoring pelaksanaan. (5) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 16

Koreksi

(1) Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak; c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah; d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; e. status tanah dan dokumennya; f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; www.djpp.kemenkumham.go.id g. penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; h. pembebanan hak atas tanah; dan i. ruang atas dan ruang bawah tanah. (2) Dokumen yang diperlukan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g, untuk tanah yang belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah didasarkan pada: a. dasar penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan b. dalam hal tidak terdapat dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah. (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi data bidang tanah: a. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; b. masih dipersengketakan kepemilikannya; c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; d. menjadi jaminan di bank; e. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; dan f. lain-lain yang dianggap perlu. (4) Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas B, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif. (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam Daftar nominatif paling kurang memuat: a. identitas Pihak yang Berhak; b. letak, luas, dan status/jenis hak; c. luas dan jenis bangunan; www.djpp.kemenkumham.go.id d. jenis penggunaan; e. tanam tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan f. pembebanan hak atas tanah atau fiducia. (6) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Satgas A dan Satgas B. (7) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan Lampiran V.

Pasal 32

Koreksi

(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakatinya ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (3) Selama proses pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham, dana penyediaan kepemilikan saham, dititipkan pada bank oleh Instansi yang bersangkutan. (4) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penitipan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. (6) Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah (Badan Usaha Milik Negara) untuk dan atas nama Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (7) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan Lampiran XV. (8) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dalam bentuk Kuitansi Penerimaan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Saham kepada Pihak yang Berhak. (9) Tanda terima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai dengan Lampiran XXI. (10) Penyerahan ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat dalam Berita Acara Penyerahan. (11) Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dibuat sesuai dengan Lampiran XXII. (12) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto/video.

Pasal 34

Koreksi

(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dapat diberikan dalam keadaan mendesak. (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan/atau keadaan mendesak lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama lain. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, diberikan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh penilai. (4) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap subjek dan objek Pengadaan Tanah, terhadap Pihak yang Berhak yang berada dalam keadaan mendesak. (5) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya. (6) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka pengamanan dilakukan terhadap: a. tanah yang sudah terdaftar dicatat dalam sertipikat tanah dan buku tanah, bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya; atau b. tanah yang belum terdaftar dicatat dalam buku desa/kelurahan atau nama lain serta surat tanda alas hak tanahnya, bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak tahun sebelumnya. (7) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang belum terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan surat permohonan kepada kantor pajak setempat atau instansi yang membidangi urusan pajak untuk mendapatkan surat keterangan mengenai Nilai Jual Objek Pajak tanah di lokasi pengadaan tanah. (8) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan Lampiran XXV.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

(1) Penugasan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia. (2) Penugasan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengadaan tanah yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. (4) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan Lampiran I. (5) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi tembusan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA, Gubernur, Bupati/Walikota tempat lokasi pengadaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah, dan Instansi yang terkait. (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA. (7) Laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan Lampiran II. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

Pasal 4

(1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), MENETAPKAN keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah untuk setiap kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah dan sekretariat. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III A atau Lampiran III B.

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 111 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum meliputi: a. penyiapan pelaksanaan; b. inventarisasi dan identifikasi; c. penetapan penilai; d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; e. pemberian ganti kerugian; f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus; g. penitipan ganti kerugian; h. pelepasan objek pengadaan tanah; i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; dan j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.

BAB Kedua

Penyiapan Pelaksanaan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), meliputi Satuan Tugas yang membidangi Inventarisasi dan Identifikasi: a. data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah selanjutnya disebut Satgas A. b. data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah selanjutnya disebut Satgas B.

Pasal 8

(1) Satgas A dan Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota. (2) Ketua dan Anggota Satgas A terdiri dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kompetensi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (3) Ketua dan Anggota Satgas B terdiri dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kompetensi di bidang pertanahan, hukum, manajemen dan pemetaan, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (4) Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas A, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menggunakan surveyor berlisensi untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Dalam hal diperlukan untuk membantu Satgas B, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah keanggotaan yang berasal dari instansi teknis terkait. (6) Dalam hal diperlukan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satgas A dan/atau Satgas B masing-masing lebih dari 1 (satu) Satgas.

BAB Ketiga

Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 9

Koreksi

(1) Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Satgas melakukan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak melalui www.djpp.kemenkumham.go.id lurah/kepala desa atau nama lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dan huruf g Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan. (3) Setelah sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, selanjutnya Satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 10

(1) Satgas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah meliputi: a. pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah; b. pengukuran bidang per bidang; c. menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan d. pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah. (2) Pengukuran bidang per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah Pihak yang Berhak di dalam keliling bidang tanah atau trase.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu sudah terdaftar yang terkena pengadaan tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan ganti kerugian atas dasar permintaan Pihak yang Berhak. (2) Atas dasar permintaan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukan bahwa sisa tanah tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang memerlukan tanah memberikan Ganti Kerugian.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu sudah terdaftar yang terkena pengadaan tanah dan masih dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, pemisahan haknya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas biaya Instansi yang memerlukan tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id Pasal 13 i (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu belum terdaftar yang terkena pengadaan tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan ganti kerugian atas dasar permintaan Pihak yang Berhak. (2) Atas dasar permintaan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukan bahwa sisa tanah tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang memerlukan tanah memberikan Ganti Kerugian.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu belum terdaftar yang terkena pengadaan tanah dan masih dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, dicatat dalam buku desa/kelurahan atau nama lain serta surat tanda alas hak tanahnya. (2) Dalam hal sisa bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berhak meminta untuk dilakukan pengukuran dan/atau permohonan hak dan pendaftaran hak, biaya dibebankan kepada Pihak yang Berhak.

Pasal 15

(1) Hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam Peta Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A. (2) Peta Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran IV.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (4) diserahkan oleh Ketua Satgas kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi. (2) Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan Lampiran VIA dan Lampiran VIB. (3) Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau nama lain, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (5) Bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan Lampiran VII.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (4), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam tenggang waktu pengumuman 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi. (2) Apabila keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif. (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pelaksana menugaskan Satgas terkait. (4) Dalam hal terjadi verifikasi dan perbaikan terhadap Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan Lampiran VIII. (6) Dalam hal terjadi perbedaan luas tanah yang tercantum dalam bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah dengan luas tanah hasil verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil verifikasi dan perbaikan menjadi dasar pemberian ganti kerugian. (7) Dalam hal keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak yang Berhak yang mengajukan keberatan. (8) Berita Acara Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai dengan Lampiran IX. (9) Berita Acara Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bersifat final.

Pasal 19

Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian ganti kerugian.

BAB Keempat

Penilai

Pasal 20

Koreksi

(1) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah MENETAPKAN Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2) Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan seleksi sederhana atau seleksi umum dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Tahapan pelaksanaan pengadaan jasa penilai dan alokasi waktu seleksi sederhana atau seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XA dan Lampiran XB.

Pasal 21

(1) Dalam hal pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 gagal atau tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menunjuk Penilai Publik. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilai pemerintah yang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. (3) Penunjukan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah setelah berkoordinasi dengan Instansi yang membawahi penilai pemerintah.

Pasal 22

(1) Dalam melakukan tugasnya Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan data yang diminta dengan dibuat dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi. (3) Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran XI.

Pasal 23

(1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian. (3) Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XII.

Pasal 24

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dijadikan dasar musyawarah untuk MENETAPKAN bentuk ganti kerugian. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Keenam

Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 26

Koreksi

(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penyediaan tanahnya dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah atas permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah. (3) Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak. (4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (5) Validasi Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Lampiran XV.

Pasal 27

(1) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak. (2) Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada pelaksana pengadaan tanah. (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga). (4) Kuitansi penerimaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan Lampiran XVI. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak. (6) Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara bersamaan. (7) Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan Lampiran XVII dan Lampiran XVIII. (8) Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dengan foto/video.

Pasal 28

(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penyediaan tanahnya dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah atas permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi tanah pengganti didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian. (3) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. (4) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal 29

(1) Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan tanah pengganti paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (3) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa menunggu adanya tanah pengganti. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah telah memperoleh tanah pengganti dan telah disepakati Pihak yang Berhak, Instansi yang memerlukan tanah menyerahkan tanahnya kepada Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan Lampiran XV. (6) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak. (7) Tanda terima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan Lampiran XIX. (8) Penyerahan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti. (9) Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai dengan Lampiran XX. (10) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto/video.

Pasal 30

(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penyediaan permukiman kembali dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah atas permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Bentuk Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasinya didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah Bentuk Ganti Kerugian. (3) Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. (4) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 31

(1) Dalam hal disepakati ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Instansi yang memerlukan tanah menyediakan permukiman kembali paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah. (2) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak dilakukan pada saat telah disepakati lokasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (3) Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali. (4) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah telah memperoleh permukiman kembali dan telah disepakati Pihak yang Berhak, Instansi yang memerlukan tanah menyerahkan permukiman kembali kepada Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan Lampiran XV. (6) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak. (7) Tanda terima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan Lampiran XIX. (8) Penyerahan permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam Berita Acara Penyerahan. (9) Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai dengan Lampiran XX. (10) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto/video.

Pasal 32

Pasal 33

(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 www.djpp.kemenkumham.go.id sampai dengan Pasal 32 Peraturan ini, jangka waktunya menggunakan waktu paling lama dari gabungan bentuk ganti kerugian yang disepakati. (2) Dalam hal bentuk Ganti Kerugian yang disepakati merupakan gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Besarnya Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang. (4) Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain kepada Pihak yang Berhak dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah memperoleh validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan Lampiran XV. (6) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan tanda terima penyerahan kepada Pihak yang Berhak. (7) Tanda terima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat sesuai dengan Lampiran XXIII. (8) Penyerahan ganti kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam Berita Acara Penyerahan. (9) Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai dengan Lampiran XXIV. (10) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto/video.

BAB Ketujuh

Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan dalam bentuk uang melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah. (2) Perbankan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pemberian Ganti Kerugian melalui jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan Lampiran XV. (5) Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian. (6) Kuitansi penerimaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat sesuai dengan Lampiran XVI. (7) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus. (8) Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuat sesuai dengan Lampiran XXVI. (9) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto/video.

Pasal 36

(1) Sisa nilai Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada Pihak yang Berhak setelah adanya kesepakatan mengenai nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberian sisa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan ganti kerugian. (3) Kuitansi penerimaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan Lampiran XVI. (4) Pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus. (5) Berita Acara Pemberian Sisa Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai dengan Lampiran XXVII.

BAB Kedelapan

Penitipan Ganti Kerugian

Pasal 37

Koreksi

(1) Penitipan Ganti Kerugian pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 95 Peraturan PRESIDEN www.djpp.kemenkumham.go.id Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan pada pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (2) Penitipan Ganti Kerugian sesuai ketentuan pada Pasal 86 ayat (3) Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan dalam hal: a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri; b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; d. Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; atau e. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. (3) Dalam hal adanya penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara sesuai dengan Lampiran XXVIIIA sampai dengan Lampiran XXVIIIH.

Pasal 38

(1) Penitipan Ganti Kerugian di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan: a. surat keterangan dari Ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengenai alasan penitipan ganti kerugian; b. nama Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian yang dititipkan; c. undangan pemberian Ganti Kerugian; www.djpp.kemenkumham.go.id d. surat-surat: 1) Berita Acara Kesepakatan Musyawarah; 2) Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; 3) Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 4) Berita Acara Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya 5) Berita Acara Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; 6) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 7) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya; 8) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 9) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. (3) Dalam hal Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri, pelaksanaan penitipan dibuat dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian. (4) Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Lampiran XXIX.

BAB Kesembilan

Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 39

Koreksi

(1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian. (2) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pelepasan hak sesuai hak yang dilepaskan. (3) Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan dengan penyerahan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai dengan Lampiran XVIII. (5) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. (6) Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan Lampiran XXX. (7) Dalam hal pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2), dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai dengan Lampiran XXXI.

Pasal 40

(1) Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Pasal 99 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sesuai hak yang dilepaskan. (2) Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan Lampiran XXXII. (3) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang merupakan milik atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. (4) Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang merupakan milik atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Lampiran XXXIII.

BAB Kesepuluh

Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 41

Koreksi

Pada saat pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 42

Koreksi

(1) Pemutusan hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah yang ganti kerugiannya sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 108 Peraturan PRESIDEN Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan Ganti Kerugian. (2) Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Pemutusan hubungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak terkait. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XXXIV.

Pasal 43

(1) Pemutusan hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah terhadap aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Kas Desa berlaku sejak dilepaskannya hak sesuai dengan peraturan yang mengatur Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah, atau paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. (2) Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Pemutusan hubungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah /Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Kepala Desa. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XXXV.

Pasal 44

(1) Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, terhadap tanah yang sudah terdaftar Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya. (2) Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap tanah yang belum terdaftar, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan tentang hapusnya hubungan hukum dan disampaikan www.djpp.kemenkumham.go.id kepada Lurah/Kepala Desa atau nama lain, camat atau nama lain dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat, untuk selanjutnya dicatat pada alas hak/bukti perolehan hak dan dalam buku administrasi kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

BAB Keenam

Pasal 26