PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERBAN Nomor 6 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 4. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus. 5. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus. 6. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang menderita suatu penyakit; 7. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. 8. Cuti karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP untuk melangsungkan perkawinan dan apabila salah seorang anggota keluarga sakit keras atau meninggal. 9. Cuti Bersama adalah cuti yang ditetapkan oleh PRESIDEN. 10. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan bagi PNS di lingkungan BPKP yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus karena alasan pribadi dan mendesak. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD YUSUF ATEH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PEJABAT YANG DIBERIKAN WEWENANG MEMBERIKAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN No. JABATAN PENDELEGASIAN WEWENANG 1. Sekretaris Utama Pemberian cuti untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Sekretariat Utama, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting. 2. Deputi Kepala BPKP Pemberian cuti untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kedeputian, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting. 3. Kepala Biro Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Biro, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting. 4. Direktur Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Direktorat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting. 5. Kepala Pusat Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Pusat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting. 6. Inspektur Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Inspektorat, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting. 7. Kepala Perwakilan Pemberian cuti untuk PNS di lingkungan Perwakilan, yang terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; dan e. Cuti karena alasan penting. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD YUSUF ATEH

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5