Koreksi Pasal 23

(1) Dalam hal Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra tidak melaksanakan tindak lanjut atau melaksanakan tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi penugasan BPKP, Pimpinan Unit Kerja meminta penjelasan kepada Pejabat yang berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra mengenai alasan dan pertimbangan yang digunakan. (2) Dalam hal alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan risiko yang signifikan terhadap organisasi Klien dan/atau Entitas Mitra, hasil Pemantauan Tindak Lanjut dibahas dengan pimpinan Klien dan/atau Entitas Mitra setingkat di atasnya secara berjenjang.