Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kin...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi negara. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 9. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas tujuh belas (17) sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan kinerja Pegawai. 10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai di Lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan. (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrasi; dan c. Jabatan Fungsional. (4) Kelas Jabatan untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besar tunjangan kinerja yang diberikan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Koreksi

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai di Lingkungan BPKP yang: a. tidak mempunyai jabatan tertentu; b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. dipekerjakan atau diperbantukan pada badan/instansi lain di luar Lingkungan BPKP; e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau g. dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian tidak dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan terhitung mulai bulan Juni 2017. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala BPKP yang mengepalai dan memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diberikan tunjangan kinerja sebanyak 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di Lingkungan BPKP. (2) Tunjangan kinerja bagi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 6

Koreksi

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) I. PIMPINAN TINGGI MADYA 1 Sekretaris Utama 17 33.240.000,00 2 Deputi Kepala BPKP 17 33.240.000,00 II. PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1 Kepala Biro di Sekretariat Utama 15 19.280.000,00 2 Direktur di Kedeputian 15 19.280.000,00 3 Inspektur 15 19.280.000,00 4 Kepala Pusat-Pusat 15 19.280.000,00 5 Kepala Perwakilan 15 19.280.000,00 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN ADMINISTRASI No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) I. JABATAN ADMINISTRATOR 1 Kepala Bagian di Sekretariat Utama 13 10.936.000,00 2 Kepala Subdirektorat di Kedeputian 13 10.936.000,00 3 Kepala Bidang di Pusat-Pusat 13 10.936.000,00 4 Kepala Bagian di Pusat-Pusat 13 10.936.000,00 5 Kepala Bagian di Perwakilan 13 10.936.000,00 II. JABATAN PENGAWAS 1 Kepala Subbagian di Sekretariat Utama 12 9.896.000,00 2 Kepala Subbagian di Inspektorat 12 9.896.000,00 3 Kepala Subbidang di Pusat-Pusat 12 9.896.000,00 4 Kepala Subbagian di Pusat-Pusat 12 9.896.000,00 5 Kepala Subbagian di Perwakilan 12 9.896.000,00 III. JABATAN PELAKSANA 1 Lead Assessor Management Assessment Center 9 5.079.200,00 2 Assessor Management Assessment Center 9 5.079.200,00 No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) 3 Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum 9 5.079.200,00 4 Penelaah Hukum 9 5.079.200,00 5 Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-undangan 9 5.079.200,00 6 Analis Ketatalaksanaan Tingkat I (Ketua Tim) 8 4.595.150,00 7 Analis Organisasi Tingkat I (Ketua Tim) 8 4.595.150,00 8 Asisten Assessor Management Assessment Center 8 4.595.150,00 9 Asisten Pemberi Konsultansi dan Bantuan Hukum 8 4.595.150,00 10 Asisten Penelaah Hukum 8 4.595.150,00 11 Asisten Penganalisis dan Penyusun Peraturan Perundang-Undangan 8 4.595.150,00 12 Bendahara Pengeluaran Tingkat I (Bendaharawan Pengeluaran Pusat) 8 4.595.150,00 13 Bendahara Pengeluaran Tingkat II (Bendaharawan Perwakilan/Pusat-Pusat/ Inspektorat) 8 4.595.150,00 14 Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tingkat I (Kantor Pusat) 8 4.595.150,00 15 Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat I (Kantor Pusat) 8 4.595.150,00 16 Sekretaris Pimpinan Tingkat I 8 4.595.150,00 17 Analis Ketatalaksanaan Tingkat II (Anggota Tim) 7 3.915.950,00 18 Analis Organisasi Tingkat II (Anggota Tim) 7 3.915.950,00 19 Penata Usaha Keuangan Tingkat I (Penata Usaha Keuangan Pusat) 7 3.915.950,00 20 Pengadministrasi Umum Tingkat I 7 3.915.950,00 21 Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tingkat II (Bukan Kantor Pusat) 7 3.915.950,00 22 Pengelola Diklat dan Ujian 7 3.915.950,00 23 Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 7 3.915.950,00 24 Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Tingkat II (Unit Kerja Mandiri: Perwakilan/Pusat- 7 3.915.950,00 No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) Pusat/Inspektorat) 25 Penyedia Layanan Informasi Kehumasan 7 3.915.950,00 26 Penyusun Anggaran 7 3.915.950,00 27 Sekretaris Pimpinan Tingkat II 7 3.915.950,00 28 Pembuat Daftar Gaji/Tunjangan Kinerja 6 3.510.400,00 29 Penata usaha Keuangan Tingkat II (Perwakilan/Pusat-Pusat/Inspektorat) 6 3.510.400,00 30 Pengelola Data Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 6 3.510.400,00 31 Penghubung Antarinstansi/Lembaga (Pusat) 6 3.510.400,00 32 Teknisi Bangunan dan Instalasi Air 6 3.510.400,00 33 Teknisi Elektrikal dan Mekanikal 6 3.510.400,00 34 Verifikatur Keuangan Tingkat I (Verifikatur Keuangan Pusat) 6 3.510.400,00 35 Verifikatur Keuangan Tingkat II (Verifikatur Keuangan Unit Kerja Mandiri: Perwakilan/Pusat-Pusat/Inspektorat) 6 3.510.400,00 36 Juru Bayar 5 3.134.250,00 37 Pengadministrasi Perjalanan Dinas 5 3.134.250,00 38 Pengadministrasi Umum Tingkat II 5 3.134.250,00 39 Pengelola Media Kehumasan 5 3.134.250,00 40 Pengelola Perpustakaan 5 3.134.250,00 41 Pengemudi Tingkat I 5 3.134.250,00 42 Penghubung Antarinstansi/Lembaga (Perwakilan) 5 3.134.250,00 43 Satuan Pengamanan Tingkat I (Komandan) 5 3.134.250,00 44 Caraka 4 2.985.000,00 45 Operator Telekomunikasi 4 2.985.000,00 46 Pengemudi Tingkat II 4 2.985.000,00 47 Pengganda 4 2.985.000,00 48 Petugas Piket Diklat 4 2.985.000,00 49 Pramukantor 4 2.985.000,00 50 Pramutamu 4 2.985.000,00 51 Satuan Pengamanan Tingkat II (Anggota) 4 2.985.000,00 52 Pemandu 3 2.898.000,00 No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) 53 Pengagenda 3 2.898.000,00 54 Pramubakti/Pramusaji 3 2.898.000,00 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAFTAR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI JABATAN FUNGSIONAL No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) I. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 1 Auditor Utama 14 17.064.000,00 2 Auditor Madya sebagai Koordinator Pengawasan 13 10.936.000,00 3 Auditor Madya 12 9.896.000,00 4 Auditor Muda 10 5.979.200,00 5 Auditor Pertama 9 5.079.200,00 6 Auditor Penyelia 9 5.079.200,00 7 Auditor Pelaksana Lanjutan 7 3.915.950,00 8 Auditor Pelaksana 6 3.510.400,00 II. JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA 1 Widyaiswara Utama 14 17.064.000,00 2 Widyaiswara Madya 12 9.896.000,00 3 Widyaiswara Muda 10 5.979.200,00 4 Widyaiswara Pertama 9 5.079.200,00 III. JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) 1 Analis Kepegawaian Utama 13 10.936.000,00 2 Analis Kepegawaian Madya 11 8.757.600,00 3 Analis Kepegawaian Muda 9 5.079.200,00 4 Analis Kepegawaian Pertama 8 4.595.150,00 5 Analis Kepegawaian Penyelia 8 4.595.150,00 6 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 6 3.510.400,00 7 Analis Kepegawaian Pelaksana 5 3.134.250,00 IV. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 1 Pranata Komputer Utama 13 10.936.000,00 2 Pranata Komputer Madya 11 8.757.600,00 3 Pranata Komputer Muda 9 5.079.200,00 4 Pranata Komputer Pertama 8 4.595.150,00 5 Pranata Komputer Penyelia 8 4.595.150,00 6 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 6 3.510.400,00 7 Pranata Komputer Pelaksana 5 3.134.250,00 V. JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 1 Arsiparis Utama 13 10.936.000,00 2 Arsiparis Madya 11 8.757.600,00 3 Arsiparis Muda 9 5.079.200,00 4 Arsiparis Pertama 8 4.595.150,00 5 Arsiparis Penyelia 8 4.595.150,00 6 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 6 3.510.400,00 7 Arsiparis Pelaksana 5 3.134.250,00 VI. JABATAN FUNGSIONAL DOKTER UMUM 1 Dokter Umum Utama 14 17.064.000,00 2 Dokter Umum Madya 12 9.896.000,00 3 Dokter Umum Muda 10 5.979.200,00 4 Dokter Umum Pertama 9 5.079.200,00 VII. JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI No. JABATAN KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) 1 Dokter Gigi Utama 14 17.064.000,00 2 Dokter Gigi Madya 12 9.896.000,00 3 Dokter Gigi Muda 10 5.979.200,00 4 Dokter Gigi Pertama 9 5.079.200,00 VIII. JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI 1 Perawat Gigi Penyelia 8 4.595.150,00 2 Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 6 3.510.400,00 3 Perawat Gigi Pelaksana 5 3.134.250,00 IX. JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT UMUM 1 Perawat Penyelia 8 4.595.150,00 2 Perawat Pelaksana Lanjutan 6 3.510.400,00 3 Perawat Pelaksana 5 3.134.250,00 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8