PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor

PERBAN Nomor 14 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pengakreditasi Diklat. 4. Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Diklat adalah diklat yang diikuti oleh calon auditor dalam rangka sertifikasi untuk memenuhi kompetensi minimal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, yang terdiri dari Diklat Pembentukan Auditor Terampil dan Diklat Pembentukan Auditor Ahli. 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dan merupakan instansi pembina jabatan fungsional auditor. 6. Instansi Pengakreditasi Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat. 7. Lembaga Diklat Terakreditasi Penyelenggara Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pengakreditasi Diklat untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor. 8. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor. 9. Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor. 10. Pengelola Lembaga Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat. 11. Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan dan mendukung administratif Diklat Fungsional Pembentukan Auditor. 12. Fasilitas Diklat adalah alat kelengkapan yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat. 13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 14. Tenaga Pengajar adalah ASN/Akademisi/Praktisi/ Instruktur yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil pada Diklat Fungsional Pembentukan Auditor, yang dapat berasal dari unsur Widyaiswara (Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara), unsur praktisi (tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil), dosen (tenaga pengajar dari universitas) maupun instruktur (Pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Struktural di Instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang telah mendapatkan Training of Trainer Diklat Fungsional Pembentukan Auditor. 15. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.

BAB IV

UNSUR DAN SUBUNSUR AKREDITASI

Pasal 6

Koreksi

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat.

Pasal 7

Koreksi

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas subunsur sebagai berikut: a. kelembagaan Diklat; b. tenaga kediklatan; c. rencana strategis; d. penjaminan pembiayaan; e. fasilitas Diklat; dan f. penjaminan mutu.

Pasal 8

Sub unsur Kelembagaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kedudukan Lembaga Diklat dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Sub unsur Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas komponen sebagai berikut: a. pengelola Diklat; b. penyelenggara Diklat; c. Tenaga Pengajar; dan d. pengelola basis data.

Pasal 10

Sub unsur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh Lembaga Diklat untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Sub unsur Penjaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat.

Pasal 12

(1) Sub unsur Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas komponen sebagai berikut: a. sarana Diklat; dan b. prasarana Diklat. (2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat. (3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.

Pasal 13

(1) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (2) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu Lembaga Diklat yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat. (3) Anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat Lembaga Diklat. (4) Jumlah anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 14

Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sub unsur sebagai berikut: a. kurikulum program; dan b. pengelolaan program.

Pasal 15

Sub unsur Kurikulum Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kesesuaian antara kurikulum penyelenggara Diklat dan kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 16

Sub unsur Pengelolaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses perencanaan penyelenggaraan Diklat, penyelenggaraan Diklat, monitoring dan evaluasi Diklat, pengelolaan basis data, dan hasil penyelenggaraan Diklat.

BAB Kedua

Subunsur dan Komponen Organisasi Lembaga Diklat

Pasal 7

Koreksi

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas subunsur sebagai berikut: a. kelembagaan Diklat; b. tenaga kediklatan; c. rencana strategis; d. penjaminan pembiayaan; e. fasilitas Diklat; dan f. penjaminan mutu.

Pasal 8

Koreksi

Sub unsur Kelembagaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kedudukan Lembaga Diklat dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Sub unsur Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas komponen sebagai berikut: a. pengelola Diklat; b. penyelenggara Diklat; c. Tenaga Pengajar; dan d. pengelola basis data.

Pasal 10

Sub unsur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh Lembaga Diklat untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Sub unsur Penjaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat.

Pasal 12

(1) Sub unsur Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas komponen sebagai berikut: a. sarana Diklat; dan b. prasarana Diklat. (2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat. (3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.

Pasal 13

(1) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (2) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu Lembaga Diklat yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat. (3) Anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat Lembaga Diklat. (4) Jumlah anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

BAB VI

TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Pasal 18

Koreksi

(1) Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat. (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Asesor Akreditasi Diklat (asesor), Sekretariat Akreditasi, dan Tim Penilai. (3) Tim Akreditasi dipimpin oleh seorang ketua tim. (4) Apabila Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan eselon 1, Tim Akreditasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.

Pasal 22

Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut: a. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menyampaikan rencana pelaksanaan akreditasi Diklat kepada lembaga diklat dan permohonan data terkait unsur, subunsur, dan komponen akreditasi; b. Lembaga Diklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dengan surat permohonan dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Instansi Pengakreditasi Diklat; c. Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. apabila data sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lengkap, Sekretariat Akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Diklat untuk melengkapi; e. apabila data sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap dan memenuhi syarat, diteruskan kepada Tim Asesor; f. Tim Asesor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data sebagaimana dimaksud dalam huruf a; g. Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk verifikasi data, melengkapi data, dan harus memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Diklat kepada Tim Akreditasi; h. Ketua Tim Akreditasi melaksanakan rapat penilaian akreditasi; i. Ketua Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Diklat kepada Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat; dan j. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat MENETAPKAN kelayakan Lembaga Diklat dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi. k. apabila Lembaga Diklat yang diakreditasi merupakan lembaga setaraf eselon 1, Keputusan dan Sertifikat Akreditasi ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29

Pasal 30