Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedu...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

Pegawai di lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang nyata- nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada BPKP; b. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan BPKP; f. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang menjalani Masa Persiapan Pensiun; g. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; h. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; i. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Kepala BPKP. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri yang tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan BPKP. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dihapus dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Dihapus. (2) Dalam hal pegawai di lingkungan BPKP menjalani tugas belajar secara penuh dan dibebaskan sementara dari jabatannya, hari dan jam kerja menyesuaikan dengan hari dan jam kerja perkuliahan berdasarkan peraturan perguruan tinggi tempat melaksanakan tugas belajar. 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Persentase pembayaran tunjangan kinerja terhadap tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. 75% (tujuh puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. 65% (enam puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau c. 55% (lima puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Persentase pembayaran tunjangan kinerja terhadap tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: a. 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau c. 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Persentase pembayaran tunjangan kinerja terhadap tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu: a. 15% (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah. c. 5% (lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. 6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan yang terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berjalan dan dilakukan secara berulang, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018. (2) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja bulan berikutnya. (3) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai, dilakukan oleh Pejabat atau Tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja Eselon I atau Eselon II di lingkungan BPKP. (4) Pejabat atau Tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan minimal Pejabat Struktural Eselon IV atau dipimpin oleh minimal Pejabat Struktural Eselon IV. 7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik, disiplin, dan pelaksanaan cuti pegawai, Pejabat atau Tim yang ditunjuk, menyampaikan Laporan Rekapitulasi Rincian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2018 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal II