Koreksi Pasal 5

Untuk penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang: a. menilai dan/atau MENETAPKAN jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara; b. melakukan pemantauan pelaksanaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah; c. memberikan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah; dan d. MENETAPKAN tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara setelah berkonsultasi dengan pemerintah.