PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adala Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pelaksana BPK adalah unsur pelaksana yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan. 6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Implementasi Renstra yang selanjutnya disingkat RIR adalah dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra. 8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 9. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Revbang adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK. 10. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Binbangkum adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK. 11. Auditorat Utama Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat AKN adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK. 12. Pemeriksa BPK adalah pegawai negeri sipil di lingkungan BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 13. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang disusun memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester. 14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. (3) Struktur organisasi Sekretariat Jenderal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Koreksi

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Sekretariat Jenderal dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Sekretariat Jenderal berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal; c. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum; d. pembinaan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum; e. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Sekretariat Jenderal; f. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal; dan g. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Sekretariat Pimpinan; b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional; c. Biro Sumber Daya Manusia; d. Biro Keuangan; e. Biro Teknologi Informasi; dan f. Biro Umum.

Pasal 9

(1) Biro Sekretariat Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 10

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Sekretariat Pimpinan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Sekretariat Pimpinan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK; e. perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK; f. perumusan konsep pidato BPK; g. perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK; h. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Biro Sekretariat Pimpinan; i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan; dan j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas: a. Bagian Sekretariat Ketua; b. Bagian Persidangan dan Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK serta melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Ketua BPK.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK; b. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK; c. penyiapan konsep pidato Ketua BPK; d. penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK; e. penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK; dan f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Pasal 15

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas: a. Subbagian Sekretariat Wakil Ketua; b. Subbagian Sekretariat Anggota I; c. Subbagian Sekretariat Anggota II; d. Subbagian Sekretariat Anggota III; e. Subbagian Sekretariat Anggota IV; f. Subbagian Sekretariat Anggota V; g. Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan h. Subbagian Sekretariat Anggota VII.

Pasal 16

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang sidang BPK dan/atau rapat BPK; b. penyelenggaraan kegiatan sidang BPK dan/atau rapat BPK termasuk tindak lanjutnya; c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK; dan d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Persidangan; dan b. Subbagian Protokol.

Pasal 20

(1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan sidang BPK dan/atau rapat BPK, dan menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK.

Pasal 21

(1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 22

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama internasional.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional; e. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; f. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan g. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Informasi; b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; c. Bagian Kerja Sama Internasional; d. Museum BPK RI; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan; b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan; dan c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 27

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Publikasi dan Media; b. Subbagian Layanan Informasi; dan c. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 28

(1) Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK. (2) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya. (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 29

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

BAB Ketiga

Biro Sekretariat Pimpinan

Pasal 9

Koreksi

(1) Biro Sekretariat Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 10

Koreksi

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Sekretariat Pimpinan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Sekretariat Pimpinan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK; e. perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK; f. perumusan konsep pidato BPK; g. perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK; h. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Biro Sekretariat Pimpinan; i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan; dan j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas: a. Bagian Sekretariat Ketua; b. Bagian Persidangan dan Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK serta melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Ketua BPK.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK; b. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK; c. penyiapan konsep pidato Ketua BPK; d. penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK; e. penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK; dan f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Pasal 15

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas: a. Subbagian Sekretariat Wakil Ketua; b. Subbagian Sekretariat Anggota I; c. Subbagian Sekretariat Anggota II; d. Subbagian Sekretariat Anggota III; e. Subbagian Sekretariat Anggota IV; f. Subbagian Sekretariat Anggota V; g. Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan h. Subbagian Sekretariat Anggota VII.

Pasal 16

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang sidang BPK dan/atau rapat BPK; b. penyelenggaraan kegiatan sidang BPK dan/atau rapat BPK termasuk tindak lanjutnya; c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK; dan d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.

Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Persidangan; dan b. Subbagian Protokol.

Pasal 20

(1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan sidang BPK dan/atau rapat BPK, dan menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK.

BAB Keempat

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional

Pasal 21

Koreksi

(1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 22

Koreksi

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama internasional.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; b. perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional; d. pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional; e. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; f. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan g. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Informasi; b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; c. Bagian Kerja Sama Internasional; d. Museum BPK RI; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, serta perpustakaan; b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan; dan c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 27

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Publikasi dan Media; b. Subbagian Layanan Informasi; dan c. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 28

(1) Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK. (2) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya. (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 29

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

(1) Subbagian Sekretariat Wakil Ketua BPK mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Wakil Ketua BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (2) Subbagian Sekretariat Anggota I mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota I BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (3) Subbagian Sekretariat Anggota II mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota II BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (4) Subbagian Sekretariat Anggota III mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota III BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (5) Subbagian Sekretariat Anggota IV mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota IV BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (6) Subbagian Sekretariat Anggota V mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota V BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (7) Subbagian Sekretariat Anggota VI mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VI BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK. (8) Subbagian Sekretariat Anggota VII mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VII BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua