PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 3/BPK) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Sidang BPK dihadiri oleh seluruh Anggota. (2) Dalam hal tidak seluruh Anggota hadir, Sidang BPK dilakukan dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang Anggota. (3) Dihapus. 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dalam hal Sidang BPK tidak dapat dilaksanakan dan diperlukan keputusan yang cepat, Ketua dan Wakil Ketua dapat mengambil keputusan tanpa melalui Sidang BPK. (2) Keputusan yang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil untuk mengatasi kondisi mendesak dan/atau darurat yang dapat memengaruhi kredibilitas BPK dan/atau stabilitas keuangan negara. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Ketua dan Wakil Ketua mengomunikasikan kepada seluruh Anggota melalui surat atau informasi elektronik dan disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota. (4) Dihapus. (5) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi dan keputusan harus segera diambil, Ketua dan Wakil Ketua dapat MEMUTUSKAN sesuai dengan pertimbangan Ketua dan Wakil Ketua. (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) disampaikan dalam Sidang BPK berikutnya.

Pasal II

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2025 KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ISMA YATUN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж