PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

PERBAN Nomor 5 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PENCATATAN, PENERBITAN NOMOR KEPESERTAAN DAN SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Pasal 2

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Pekerja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.

Pasal 3

(1) Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Pensiun dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan, Pemberi Kerja juga melampirkan bukti pembayaran sebagai tanda telah membayar lunas iuran pertama.

Pasal 4

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi pendaftaran terhadap formulir dan dokumen persyaratan.

Pasal 5

(1) Dalam hal formulir dan dokumen persyaratan tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan formulir dan dokumen persyaratan secara tertulis kepada Pemberi Kerja paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima. (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kembali oleh Pemberi Kerja paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pengembalian disampaikan berdasarkan cap pos. (3) Apabila Pemberi Kerja tidak menyampaikan kelengkapan formulir dan dokumen pendaftaran sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali.

Pasal 6

(1) Pendaftaran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan Kepesertaan awal Program Jaminan Pensiun. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. nomor kepesertan bagi Peserta; dan b. sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja. (3) Pencatatan nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan NIK sebagai nomor identitas tunggal. (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 7

BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan nomor dan sertifikat kepesertaan yang telah dilakukan Pencatatan sebagai identitas atau bukti sah sebagai Peserta program Jaminan Pensiun.

Pasal 8

(1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan nomor kepesertaan kepada Peserta paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung tanggal bukti pembayaran sebagai tanda telah membayar lunas iuran pertama diterima dan pendaftaran dinyatakan lengkap. (2) Nomor Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kartu peserta. (3) BPJS ketenagakerjaan mencetak kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah NIK valid. (4) Dalam hal NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak valid, pencetakan kartu Peserta ditangguhkan sampai diperoleh NIK yang valid. (5) BPJS Ketenagakerjaan memberikan konfirmasi kepada Peserta yang memiliki NIK tidak valid melalui Pemberi Kerja. (6) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta melalui Pemberi Kerja.

Pasal 9

(1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan kepada Pemberi Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pendaftaran diterima dan telah dianggap lengkap. (2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebelum berlakunya program Jaminan Pensiun maka akan diterbitkan kembali sertifikat kepesertaan.

Pasal 10

(1) Pekerja yang telah bekerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan belum didaftarkan dalam program jaminan pensiun oleh pemberi kerjanya dapat mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. (2) Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan: a. perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja; b. Kartu Tanda Penduduk; dan c. Kartu Keluarga. (3) Mekanisme pencatatan dan penerbitan nomor kepesertaan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan pencatatan dan penerbitan nomor kepesertaan pekerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 11

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran dilakukan. (2) Tindak lanjut dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KONFIRMASI PENCATATAN PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarga, Pekerja wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja. (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan data Pekerja beserta keluarganya dengan lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima dari Peserta.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi perubahan susunan Penerima Manfaat Pensiun, Peserta wajib menyampaikan perubahan daftar Penerima Manfaat Pensiun kepada Pemberi Kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan susunan Penerima Manfaat Pensiun. (2) Perubahan susunan Penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan setelah Peserta: a. menerima manfaat pensiun pertama; atau b. meninggal dunia kecuali untuk data anak peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah peserta meninggal dunia atau terputusnya hubungan pernikahan yang dinyatakan sah.

Pasal 14

Dalam hal Peserta sementara tidak bekerja, Peserta menyampaikan langsung perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

(1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimasud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan kelengkapan data terkait sesuai permohonan. (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk formulir yang ditetapkan dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mengenai bentuk formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 16

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi permohonan perubahan data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebenaran data peserta dan susunan keluarga yang sah menurut ketentuan yang berlaku dan dapat terintegrasi dengan sistem Administrasi Kependudukan.

Pasal 17

(1) Dalam hal data yang disampaikan belum lengkap, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kepada Pemberi Kerja atau kepada Pekerja yang sementara tidak bekerja untuk melengkapi permohonan. (2) Pengembalian kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 18

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 yang telah dinyatakan lengkap, dimuat dalam data Kepesertaan.

Pasal 19

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan konfirmasi perubahan data kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan perubahan data diterima lengkap dan benar. (2) Pemberian konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan langsung melalui pemberi kerja atau paling sedikit dilakukan melalui situs BPJS Ketenagakerjaan dan atau sarana lain yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemberi Kerja wajib membayarkan iuran Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan dengan batas perhitungan upah tertinggi yang akan dievaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria yang terdiri dari: a. 2% (dua persen) ditanggung Pemberi Kerja; dan b. 1% (dua persen) ditanggung Pekerja. (2) Besarnya iuran, dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam formulir pendaftaran. (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran pertama secara lunas untuk bulan iuran saat Pekerja mulai menjadi Peserta dan iuran bulan selanjutnya seperti dinyatakan dalam formulir kepesertaan. (4) Iuran setiap bulan wajib dibayarkan secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran untuk seluruh jenis progam yang diikuti dengan melampirkan formulir beserta data pendukungnya. (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan upah dan tenaga kerja, pembayaran iuran setiap bulan oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sama dengan bulan sebelumnya dengan melampirkan formulir rekapitulasi rincian pembayaran iuran.

Pasal 21

(1) Pemberi Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya disetor oleh Pemberi Kerja. (2) Denda keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. (3) Denda keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Dana Jaminan Sosial Program Pensiun.

Pasal 22

(1) Iuran setiap bulan wajib dibayar oleh Pemberi Kerja secara berurutan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh pekerja pada bulan bersangkutan. (2) Apabila Pemberi kerja membayar iuran setiap bulan tidak berurutan, BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya. (3) Dalam hal Pemberi kerja membayar iuran kurang dari yang sebenarnya, BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya. (4) Dalam hal Pemberi Kerja karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar iuran setiap bulan, Pemberi Kerja tetap wajib menyampaikan data melalui formulir yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: a. data mutasi pekerja dan rekapitulasi rincian iuran apabila pada bulan yang bersangkutan terjadi perubahan tenaga kerja, upah dan jenis program yang diikuti; atau b. rekapitulasi rincian iuran saja apabila pada bulan yang bersangkutan tidak terjadi perubahan tenaga kerja, upah dan jenis program yang diikuti.

Pasal 23

(1) Iuran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan diberikan bukti penerimaan iuran. (2) Mekanisme pembayaran iuran dan denda oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan melalui kanal pembayaran iuran yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24

(1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemberi Kerja yang menunggak pembayaran iuran dan atau denda keterlambatan sesuai mekanisme penagihan tunggakan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pemberitahuan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran kepada Pemberi Kerja yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya iuran dan/atau formulir rekapitulasi rincian pembayaran iuran secara lengkap dan benar. (3) Pemberi kerja wajib menyelesaikan kelebihan atau kekurangan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan atau paling lama bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. (4) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja maka akan diperhitungkan dengan iuran bulan berikutnya. (5) Mekanisme pemberitahuan pembayaran iuran disampaikan melalui surat atau kanal pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25