PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang PEMINDAHAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di INDONESIA, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan. 4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 6. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah Asosiasi Fasilitas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 7. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. 8. FKTP Sasaran adalah FKTP Asal dan FKTP Tujuan dalam rangka pemindahan Peserta antar FKTP. 9. FKTP Asal adalah FKTP tempat Peserta terdaftar yang akan dipindahkan ke FKTP lain. 10. FKTP Tujuan adalah FKTP penerima Peserta yang akan dipindahkan dari FKTP lain. 11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemindahan Peserta antar FKTP meliputi Dinas Kesehatan dan Asosiasi FKTP.

BAB III

PROSEDUR PEMINDAHAN PESERTA

Pasal 6

Koreksi

Pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan: a. persiapan pemindahan Peserta; b. penentuan FKTP Sasaran; c. komitmen pemenuhan kapasitas layanan FKTP; d. evaluasi komitmen pemenuhan kapasitas layanan FKTP; e. penentuan jumlah dan daftar Peserta yang dilakukan pemindahan; dan f. pelaksanaan pemindahan Peserta.

Pasal 7

Koreksi

(1) BPJS Kesehatan melakukan persiapan pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan menyusun rencana kerja pemindahan Peserta. (2) Rencana kerja pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rancangan kerja pelaksanaan tahapan pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Kantor cabang BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di setiap kabupaten/kota untuk menyampaikan rencana kerja pemindahan Peserta. (4) Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara kantor cabang BPJS Kesehatan dengan: a. dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pemindahan antar FKTP milik pemerintah; b. Asosiasi Fasilitas Kesehatan untuk pemindahan antar FKTP bukan milik pemerintah; atau c. dinas kesehatan kabupaten/kota dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan untuk pemindahan antara FKTP milik pemerintah dengan FKTP bukan milik pemerintah. (5) Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Asosiasi Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 8

(1) BPJS Kesehatan menyiapkan daftar FKTP untuk menentukan FKTP Sasaran yang meliputi: a. nama FKTP; b. kode FKTP; dan c. jumlah Peserta terdaftar. (2) BPJS Kesehatan dalam menentukan FKTP Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan kriteria meliputi: a. waktu layanan dokter per pasien; b. jumlah waktu praktik setiap dokter per hari; c. standar rasio ketersediaan dokter; d. estimasi angka kunjungan pelayanan; dan e. jumlah hari praktik setiap dokter dalam 1 (satu) bulan. (3) Standar rasio ketersediaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan standar jumlah maksimal Peserta terdaftar per dokter atau per FKTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (4) Hasil penentuan FKTP Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kondisi ideal FKTP Sasaran sesuai kriteria. (5) Mekanisme perhitungan sebagai dasar penentuan FKTP Sasaran dan format hasil perhitungan FKTP Sasaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1) Kantor cabang BPJS Kesehatan menentukan skala prioritas FKTP Sasaran untuk dilakukan pemindahan Peserta antar FKTP secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan kondisi geografis dan ketersediaan FKTP. (2) Kantor cabang BPJS Kesehatan menyampaikan informasi hasil penentuan FKTP Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada FKTP Sasaran, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Pasal 10

(1) Pimpinan atau pemilik FKTP Sasaran, atau pejabat yang berwenang mewakili FKTP Sasaran yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menandatangani komitmen pemenuhan kapasitas layanan. (2) Komitmen pemenuhan kapasitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ketersediaan jumlah waktu praktik setiap dokter; b. ketersediaan dokter dan/atau tenaga kesehatan selain dokter; c. pencapaian hasil kredensialing atau rekredensialing; d. ketersediaan sistem antrian; e. pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi FKTP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan f. pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dengan dengan capaian nilai tertentu dan/atau kriteria lain sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. (3) Tenaga kesehatan selain dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi perawat, bidan, apoteker dan analis laboratorium, yang merupakan bagian dari FKTP maupun sebagai jejaring FKTP. (4) FKTP Sasaran diberikan waktu untuk melaksanakan komitmen pemenuhan kapasitas layanan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Format komitmen pemenuhan kapasitas layanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

(1) Kantor cabang BPJS Kesehatan melakukan evaluasi komitmen pemenuhan kapasitas layanan FKTP Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi FKTP Sasaran yang: a. memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan; atau b. tidak memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan. (3) Rekomendasi bagi FKTP Asal yang tidak memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan dilengkapi dengan jumlah Peserta yang akan dipindahkan. (4) Rekomendasi bagi FKTP Tujuan yang memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan dilengkapi dengan jumlah Peserta yang dapat diterima. (5) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kantor cabang BPJS Kesehatan membuat pilihan rekomendasi untuk diinformasikan kepada pemangku kepentingan. (2) Informasi kepada pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Peserta tetap terdaftar di FKTP Asal, bagi FKTP Asal yang memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan; b. Peserta dipindahkan ke FKTP Tujuan, bagi FKTP Asal yang tidak memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan; c. FKTP Tujuan dapat menerima Peserta dari FKTP Asal, bagi FKTP Tujuan yang memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan; atau d. FKTP Tujuan belum menerima Peserta dari FKTP Asal, bagi FKTP Tujuan yang tidak memenuhi komitmen pemenuhan kapasitas layanan.

Pasal 13

(1) Kantor cabang BPJS Kesehatan melakukan seleksi Peserta yang dapat dilakukan pemindahan dari FKTP Asal ke FKTP Tujuan. (2) Jumlah Peserta yang dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil evaluasi pemenuhan kapasitas FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (3) Seleksi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. seluruh anggota keluarga yang terdaftar pada FKTP Asal; b. terdaftar pada FKTP Asal yang berada di wilayah Desa, Kelurahan atau Kecamatan yang sama dengan FKTP Tujuan; dan c. diutamakan bagi Peserta yang berdomisili sama dengan FKTP Tujuan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Peserta yang: a. menyatakan keberatan untuk dilakukan pemindahan ke FKTP lain; atau b. merupakan Peserta program rujuk balik atau program pengelolaan penyakit kronis. (5) Dalam hal Peserta yang dipindahkan merupakan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA atau Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (6) Hasil seleksi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Peserta yang akan dilakukan pemindahan dari FKTP Asal ke FKTP Tujuan. (7) Format hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

(1) Kantor cabang BPJS Kesehatan memberikan informasi rencana pemindahan Peserta dari FKTP Asal ke FKTP Tujuan kepada Peserta dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6). (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. laman BPJS Kesehatan; b. aplikasi mobile JKN; c. surat elektronik; dan/atau d. pengumuman di kantor cabang BPJS Kesehatan, FKTP Sasaran atau tempat lainnya.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan hasil seleksi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kantor cabang BPJS Kesehatan MENETAPKAN: a. FKTP Asal; b. FKTP Tujuan; dan c. daftar Peserta yang dapat dialihkan, untuk masing- masing FKTP. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar FKTP Asal dan FKTP Tujuan pemindahan Peserta. (3) Kantor cabang BPJS Kesehatan menginformasikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemangku kepentingan. (4) Format daftar FKTP Asal dan FKTP Tujuan pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Pemindahan Peserta dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan perencanaan dan penganggaran FKTP.

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) BPJS Kesehatan melakukan pemindahan Peserta dari FKTP Asal ke FKTP Tujuan. (2) Proses pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat keberatan dari Peserta yang telah dipindahkan, Peserta dapat meminta untuk dipindahkan ke FKTP yang diinginkan. (2) Permintaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Peserta melalui: a. aplikasi mobile JKN; b. BPJS Kesehatan Care Center 1500 400; atau c. kantor cabang BPJS Kesehatan, kantor kabupaten/kota BPJS Kesehatan setempat atau mobile customer service. (3) Proses pemindahan Peserta ke FKTP yang diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya. (4) Format pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Keenam

Penentuan Jumlah Dan Daftar Peserta Yang Dilakukan Pemindahan

Pasal 13

Koreksi

(1) Kantor cabang BPJS Kesehatan melakukan seleksi Peserta yang dapat dilakukan pemindahan dari FKTP Asal ke FKTP Tujuan. (2) Jumlah Peserta yang dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil evaluasi pemenuhan kapasitas FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (3) Seleksi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. seluruh anggota keluarga yang terdaftar pada FKTP Asal; b. terdaftar pada FKTP Asal yang berada di wilayah Desa, Kelurahan atau Kecamatan yang sama dengan FKTP Tujuan; dan c. diutamakan bagi Peserta yang berdomisili sama dengan FKTP Tujuan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Peserta yang: a. menyatakan keberatan untuk dilakukan pemindahan ke FKTP lain; atau b. merupakan Peserta program rujuk balik atau program pengelolaan penyakit kronis. (5) Dalam hal Peserta yang dipindahkan merupakan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA atau Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (6) Hasil seleksi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar Peserta yang akan dilakukan pemindahan dari FKTP Asal ke FKTP Tujuan. (7) Format hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

(1) Kantor cabang BPJS Kesehatan memberikan informasi rencana pemindahan Peserta dari FKTP Asal ke FKTP Tujuan kepada Peserta dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6). (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. laman BPJS Kesehatan; b. aplikasi mobile JKN; c. surat elektronik; dan/atau d. pengumuman di kantor cabang BPJS Kesehatan, FKTP Sasaran atau tempat lainnya.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang PEMINDAHAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketujuh

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21