PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal

PERBAN Nomor 5 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3. Produk melalui Pernyataan Halal adalah barang yang terkait dengan makanan dan minuman yang diajukan sertifikasi halal. 4. Produk Halal melalui Pernyataan Halal adalah barang yang terkait dengan makanan dan minuman yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 5. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 6. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. 7. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama INDONESIA, Majelis Ulama INDONESIA Provinsi, Majelis Ulama INDONESIA Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. 8. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 9. Sistem Informasi Halal yang selanjutnya disebut SIHALAL adalah sistem layanan penyelenggaraan JPH berbasis eletronik terintegrasi. 10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah INDONESIA. 11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 13. Pernyataan Halal Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil atas kehalalan suatu Produk. 14. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk. 15. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. 16. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendamping PPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. 17. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. 18. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. 19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Koreksi

(1) BPJPH mengenakan sanksi administratif terhadap Lembaga Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan nomor registrasi paling lama 6 (enam) bulan; dan c. pencabutan nomor registrasi. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

Pasal 42

Koreksi

(1) Lembaga Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenakan sanksi administratif teguran tertulis pertama sampai dengan teguran tertulis kedua. (2) Lembaga Pendamping PPH yang mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenakan sanksi teguran tertulis, dikenakan sanksi pembekuan nomor registrasi. (3) Sanksi administratif pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Lembaga Pendamping PPH tidak: a. menyampaikan program rekrutmen Pendamping PPH; b. menyampaikan program pembinaan Pendamping PPH; c. menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Pendamping PPH; dan d. menyampaikan laporan kinerja Lembaga Pendamping PPH. (4) Lembaga Pendamping PPH yang mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenakan sanksi pembekuan, tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama dan setelah proses Pendampingan PPH dilaksanakan, atau tidak melakukan Pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Lembaga Pendamping PPH, dikenakan sanksi pencabutan nomor registrasi.

Pasal 43

Dalam hal Lembaga Pendamping PPH tidak melakukan Pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun berturut-turut, dapat dikenakan sanksi pencabutan nomor registrasi oleh BPJPH.

Pasal 44

(1) Pendamping PPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a huruf b, huruf d, dan/atau huruf e dikenakan sanksi administratif teguran tertulis. (2) Dalam hal Pendamping PPH yang mengulang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenakan sanksi teguran tertulis, dikenakan sanksi pembekuan nomor registrasi. (3) Sanksi administratif pembekuan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Pendamping PPH mendapatkan rekomendasi pengaktifan kembali dari Lembaga Pendamping PPH.

Pasal 45

(1) BPJPH dapat mencabut nomor registrasi Pendamping PPH. (2) Pencabutan nomor registrasi Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. tidak memenuhi persyaratan Pendamping PPH; b. melakukan pelanggaran tugas sebagai Pendamping PPH; c. tidak melakukan pendampingan PPH selama 1 (satu) tahun berturut-turut; d. mengundurkan diri sebagai Pendamping PPH; e. meninggal dunia; atau f. tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil selama dan setelah proses pendampingan PPH dilaksanakan. (3) Pencabutan nomor registrasi Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan secara sistem.

Pasal 46

Mekanisme pencabutan nomor registrasi Pendamping PPH ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB VIII

Pasal 47