PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 748) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 73

Koreksi

(1) Pembina DPPI tingkat pusat terdiri atas: a. dewan pembina; dan b. anggota pembina. (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh: a. Ketua Dewan Pengarah BPIP; b. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; c. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan e. Kepala. (3) Anggota pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex officio oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi koordinasi revolusi mental pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pemerintahan umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi keuangan daerah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan keagamaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan menengah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; f. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi peraturan perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; g. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi hak asasi manusia pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia; h. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan pemuda pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda; i. Deputi; dan j. deputi yang membidangi pengendalian dan evaluasi BPIP. (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP. (5) Pembina tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala dengan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP. 6. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 34

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 73

Pasal 75

Pasal II