Koreksi Pasal 2

(1) Indikator Nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. (2) Pembentukan kebijakan dan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan peninjauan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.