PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang HARI KERJA, JAM KERJA, DAN CUTI PEGAWAI

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

CUTI

Pasal 14

(1) Setiap Pegawai berhak Cuti. (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. untuk Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas: 1. Cuti tahunan; 2. Cuti besar; 3. Cuti sakit; 4. Cuti melahirkan; 5. Cuti karena alasan penting; 6. Cuti bersama; dan 7. Cuti di luar tanggungan negara; b. untuk non-Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas: 1. Cuti tahunan; 2. Cuti sakit; 3. Cuti melahirkan; dan 4. Cuti bersama. (3) Ketentuan mengenai batas waktu dan penggunaan hak atas Cuti serta hak dan kewajiban selama Cuti sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku mutatis mutandis terhadap batas waktu dan penggunaan hak atas Cuti serta hak dan kewajiban selama Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil. (4) Ketentuan mengenai batas waktu dan penggunaan hak atas Cuti serta hak dan kewajiban selama Cuti sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berlaku mutatis mutandis terhadap batas waktu dan penggunaan hak atas Cuti serta hak dan kewajiban selama Cuti bagi Pegawai non- Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Selain alasan Cuti sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka Pegawai yang: a. isterinya melahirkan secara operasi caesar dapat diberikan izin tidak masuk kerja paling lama 3 (tiga) Hari Kerja dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat isterinya tersebut; dan b. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dapat diberikan izin tidak masuk kerja paling lama 5 (lima) Hari Kerja dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah oleh Ketua Rukun Tetangga. (2) Selama menjalankan izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai yang bersangkutan tetap berhak menerima penghasilan.

Pasal 16

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil maka hal yang termasuk alasan pribadi dan mendesak yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan Cuti di luar tanggungan negara, yaitu karena: a. mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri; c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan; d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus; e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; f. mendampingi merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur; atau g. alasan pribadi dan mendesak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Kepala BPIP setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Pasal 17

(1) Cuti diberikan kepada Kepala dan Wakil Kepala atas pertimbangan dan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP. (2) Cuti diberikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat atas pertimbangan Kepala BPIP dan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP. (3) Cuti diberikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat atas pertimbangan dan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja masing- masing. (4) Cuti diberikan kepada pejabat administrator atau yang setingkat atas pertimbangan pejabat pimpinan tinggi pratama dan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja masing-masing. (5) Cuti diberikan kepada pejabat pengawas atas pertimbangan pejabat administrator dan persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja masing- masing. (6) Cuti diberikan kepada pejabat pelaksana atau yang setingkat atas pertimbangan pejabat pengawas dan persetujuan pejabat administrator pada unit kerja masing-masing. (7) Cuti diberikan kepada pejabat fungsional atas pertimbangan pejabat administrator dan persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja masing- masing. (8) Cuti diberikan kepada pegawai lainnya atas pertimbangan pejabat pengawas dan persetujuan pejabat administrator pada unit kerja masing-masing.

Pasal 18

(1) Surat permohonan Cuti yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Pegawai menjalankan Cuti. (2) Cuti dijalankan setelah Pegawai mendapat surat konfirmasi Cuti dari Bagian Sumber Daya Manusia melalui atasan langsung. (3) Format suat permohonan Cuti dan surat konfirmasi Cuti disediakan oleh Bagian Sumber Daya Manusia setelah berkoordinasi dengan Bagian Penyusunan Hukum.

Pasal 19

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun dengan alasan yang disetujui secara tertulis oleh atasan paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama dan alasan yang disetujui tersebut disampaikan kepada Bagian Sumber Daya Manusia diperhitungkan sebagai Cuti dan diakumulasikan pada Cuti tahunan Pegawai pada tahun berjalan. (2) Jika akumulasi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah Cuti tahunan, selisih jumlah hari Cuti tahunan dinyatakan sebagai Cuti tahun berikutnya.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang HARI KERJA, JAM KERJA, DAN CUTI PEGAWAI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25