PERBAN

Peraturan Badan Nomor 34 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PERBAN Nomor 34 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PENGUSULAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 3

(1) Transporter mengajukan secara tertulis usulan Tarif kepada Badan Pengatur. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan data dan/atau dokumen paling sedikit berupa: a. salinan Hak Khusus; b. nilai basis aset; c. salinan kontrak perjanjian Pengangkutan Gas Bumi; d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. rincian penghitungan Tarif.

Pasal 4

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF

Pasal 9

Koreksi

(1) Penghitungan Tarif dilakukan dengan pendekatan: a. sistem perangko (postage stamp system); b. sistem jarak (distance system); atau c. sistem masuk-keluar (entry-exit system). (2) Penggunaan sistem perangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penerapan Tarif yang sama dari setiap Titik Terima sampai ke Titik Serah pada satu Ruas dan/atau Jaringan Pipa Transmisi. (3) Penggunaan sistem jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerapan Tarif yang berbeda tergantung jarak antara Titik Terima ke Titik Serah. (4) Penggunaan sistem masuk-keluar (entry-exit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis tarif yang terdiri dari: a. tarif masuk kedalam suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai entry tariff; dan b. tarif keluar dari suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai exit tariff. (5) Entry tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Tarif yang dikenakan kepada Shipper untuk mengangkut Gas Bumi dari suatu sumber Gas Bumi tertentu baik melalui pipa dan/atau melalui sarana pengangkutan lainnya menuju suatu titik masuk (entry point) tertentu pada suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi. (6) Exit tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Tarif yang dikenakan kepada Shipper untuk mengangkut Gas Bumi dari sembarang titik masuk (entry point) menuju sembarang titik keluar (exit point) di dalam suatu jaringan pipa Gas Bumi pada suatu zona atau wilayah administrasi, yang besarnya tidak tergantung dari lokasi titik masuk (entry point) maupun titik keluar (exit point) dari sistem jaringan pipa Gas Bumi.

Pasal 10

(1) Tarif untuk Pipa Distribusi pada satu wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi menggunakan sistem wilayah (zone system). (2) Penerapan Tarif pada sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang sama untuk setiap kategori tekanan operasi jaringan dalam suatu wilayah jaringan distribusi gas bumi tanpa mempertimbangkan letak lokasi Titik Terima dan Titik Serah. (3) Kategori tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kategori tekanan tinggi, tekanan sedang, dan tekanan rendah.

Pasal 11

Badan Pengatur MENETAPKAN Sistem Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan kepentingan nasional, pertimbangan kemudahan operasional, kondisi teknis, dan kondisi sosial.

Pasal 12

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa harus ditentukan secara akuntabel, transparan, adil dan wajar, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara Transporter dan para Shipper.

Pasal 13

Metode penghitungan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Penghitungan Tarif meliputi: a. Tarif untuk fasilitas baru atau belum mendapatkan penetapan dari Badan Pengatur; b. Tarif untuk fasilitas hasil lelang; c. Tarif untuk review berkala; dan d. Tarif untuk fasilitas yang sudah terdepresiasi penuh (fully depreciated).

Pasal 15

Jenis penghitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kesatu

Sistem Penghitungan Tarif

Pasal 9

Koreksi

(1) Penghitungan Tarif dilakukan dengan pendekatan: a. sistem perangko (postage stamp system); b. sistem jarak (distance system); atau c. sistem masuk-keluar (entry-exit system). (2) Penggunaan sistem perangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penerapan Tarif yang sama dari setiap Titik Terima sampai ke Titik Serah pada satu Ruas dan/atau Jaringan Pipa Transmisi. (3) Penggunaan sistem jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerapan Tarif yang berbeda tergantung jarak antara Titik Terima ke Titik Serah. (4) Penggunaan sistem masuk-keluar (entry-exit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis tarif yang terdiri dari: a. tarif masuk kedalam suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai entry tariff; dan b. tarif keluar dari suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai exit tariff. (5) Entry tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Tarif yang dikenakan kepada Shipper untuk mengangkut Gas Bumi dari suatu sumber Gas Bumi tertentu baik melalui pipa dan/atau melalui sarana pengangkutan lainnya menuju suatu titik masuk (entry point) tertentu pada suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi. (6) Exit tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Tarif yang dikenakan kepada Shipper untuk mengangkut Gas Bumi dari sembarang titik masuk (entry point) menuju sembarang titik keluar (exit point) di dalam suatu jaringan pipa Gas Bumi pada suatu zona atau wilayah administrasi, yang besarnya tidak tergantung dari lokasi titik masuk (entry point) maupun titik keluar (exit point) dari sistem jaringan pipa Gas Bumi.

Pasal 10

(1) Tarif untuk Pipa Distribusi pada satu wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi menggunakan sistem wilayah (zone system). (2) Penerapan Tarif pada sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang sama untuk setiap kategori tekanan operasi jaringan dalam suatu wilayah jaringan distribusi gas bumi tanpa mempertimbangkan letak lokasi Titik Terima dan Titik Serah. (3) Kategori tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kategori tekanan tinggi, tekanan sedang, dan tekanan rendah.

Pasal 11

Badan Pengatur MENETAPKAN Sistem Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan kepentingan nasional, pertimbangan kemudahan operasional, kondisi teknis, dan kondisi sosial.

Peraturan Badan Nomor 34 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26