PERBAN

Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PERBAN Nomor 21 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH Migas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Transporter harus membuat Access Arrangement yang paling sedikit memuat: a. filosofi operasi; b. Gas Management System; c. aturan yang berkaitan dengan aspek teknis; dan d. aturan yang berkaitan dengan aspek legal. (2) Access Arrangement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris. (3) Apabila terjadi perselisihan akibat adanya perbedaan penafsiran dalam Access Arrangement sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian perselisihan dilakukan dengan menggunakan bahasa INDONESIA. 2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Badan Pengatur MENETAPKAN dan memberikan sanksi administratif kepada Transporter yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 21, dan Pasal 22. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan Hak Khusus; (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing- masing paling lama 2 (dua) bulan. (4) Dalam hal Transporter tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengatur mencabut Hak Khusus.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2019 KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA, ttd M. FANSHURULLAH ASA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA