PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2019 tentang PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

PERBAN Nomor 17 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil). 2. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu. 3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu. 8. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak. 9. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala PD atau Kepala Pelabuhan Perikanan untuk memperoleh Surat Rekomendasi. (2) Dalam hal Konsumen Pengguna berjumlah lebih dari 1 (satu), pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif dengan diwakili oleh sub penyalur/koperasi yang menaungi kelompok Konsumen Pengguna bersangkutan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. identitas Konsumen Pengguna (KTP/kartu tani), kartu yang diterbitkan oleh kementerian; b. surat keterangan tentang usaha yang diterbitkan oleh lurah/desa/camat/PD yang membidangi; dan c. surat keterangan/dokumen/spesifikasi peralatan yang digunakan. (4) Dalam hal untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. informasi/data volume konsumsi Jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT (sepuluh gross tonase); b. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir; c. rencana lama operasi; d. estimasi sisa minyak solar (gas oil) yang ada dikapal; e. fotokopi surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atau Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil; f. usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh gross tonase); dan g. fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).

Pasal 6

(1) Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan dinyatakan lengkap, Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa menerbitkan Surat Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. (3) Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat penerima rekomendasi; b. alamat Konsumen Pengguna; c. jenis Konsumen Pengguna; d. jenis kegiatan/usaha; e. jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu hasil verifikasi; f. lembaga penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu; g. masa berlaku surat rekomendasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; h. tanda tangan dan stempel PD pemberi rekomendasi; i. penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali; dan j. lampiran laporan volume Jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh Konsumen Pengguna selama 1 (satu) bulan. (4) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama masing-masing konsumen pengguna. (5) Surat Rekomendasi yang diterbitkan memuat lebih dari 1 (satu) Konsumen Pengguna, data Konsumen Pengguna mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa harus melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan BUP atau Penyalur. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. jenis konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pasal 4; b. jenis kegiatan/usaha; c. kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha; dan d. Data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi, Jenis BBM Tertentu dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu per jam/hari. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan penentuan Penyalur yang ditetapkan sebagai titik serah pembelian Jenis BBM Tertentu dan jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu di Penyalur.

Pasal 8

(1) Dalam menerbitkan Surat Rekomendasi, Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa memperhatikan kondisi wilayah, kemampuan Konsumen Pengguna dan hal lain yang dianggap penting. (2) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 9

(1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diajukan perpanjangan masa berlaku. (2) Perpanjangan masa berlaku Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengajuan kembali permohonan oleh Konsumen Pengguna dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2019 tentang PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16