PERBAN

Peraturan Badan Nomor 09 Tahun 2015 tentang PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

PERBAN Nomor 09 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP PENUGASAN

Pasal 4

(1) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. (2) Penugasan kepada Badan Usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengatur melalui Seleksi dan/atau Penunjukan Langsung. (3) Badan Usaha yang dapat melaksanakan penugasan adalah Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 5

(1) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu meliputi: a. kuota volume dan Jenis BBM Tertentu; b. jenis dan jumlah penyalur; dan c. wilayah dan jangka waktu penugasan. (2) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan meliputi kuota volume dan wilayah penugasan. (3) Badan Pengatur MENETAPKAN bentuk proses metode pemilihan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mempertimbangkan kesiapan Badan Usaha dan kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri.

Pasal 6

Dalam satu wilayah penugasan dapat ditugaskan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Penugasan Khusus.

Pasal 7

(1) Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu. (3) Pelaksanaan pentahapan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan Sistem Pendistribusian Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Sidang Komite.

BAB IV

METODE PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 8

Koreksi

(1) Badan Usaha yang akan mengikuti Seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu wajib: a. memiliki Izin Usaha Niaga Umum; b. memiliki fasilitas penyimpanan; c. memiliki Fasilitas Distribusi; dan d. memiliki cadangan BBM (operasional dan penyangga). (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib untuk memenuhi persyaratan: a. administrasi; b. teknis; c. finansial; dan d. komersial.

Pasal 9

(1) Badan Usaha yang melaksanakan Penugasan melalui Seleksi, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara Seleksi akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdapat Badan Usaha yang berminat, maka Badan Pengatur dapat MENETAPKAN Badan Usaha sebagai pelaksana penugasan.

Pasal 11

(1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi ketentuan: a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang; b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri; c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan BBM; d. kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) BBM untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga. (2) Pemenuhan suatu kondisi atau keadaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

Pasal 12

(1) Badan Usaha yang melaksanakan Penugasan melalui Penunjukan Langsung, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Badan Usaha yang melaksanakan Penugasan melalui Penunjukan Langsung wajib memiliki fasilitas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) Badan Pengatur mengundang Badan Usaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi Kemampuan teknis, finansial dan komersial.

Peraturan Badan Nomor 09 Tahun 2015 tentang PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24