PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-06-k-bnpt-ii-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

PERBAN Nomor per-06-k-bnpt-ii-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yaitu kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah seluruh jabatan eselon I.a dan I.b serta jabatan lain yang setara eselon I.a dan I.b, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah seluruh jabatan eselon II.a dan II.b serta jabatan lain yang setara eselon II.a dan II.b. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Pejabat Pembina Kepegawaian di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pejabat yang Berwenang di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Sekretaris Utama. 11. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 12. Sistem Merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 13. Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Polri) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 14. Pegawai yang Dipekerjakan/Diperbantukan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah pegawai dari instansi lain yang ditugaskan dalam kurun waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BAB 2

Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 6

Koreksi

(1) Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya (setara dengan eselon l.a) diumumkan secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional; b. pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara dengan eselon II.a) diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling sedikit di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan c. pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam pengumuman tersebut harus memuat: a. nama jabatan yang lowong; b. persyaratan administrasi antara lain: 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai; 2. fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki; 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar; 4. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun terakhir; 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan 6. riwayat hidup (Curriculum Vitae/CV) lengkap; c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir); d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi; e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi; g. prosedur lain yang diperlukan; h. persyaratan jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan yang lowong; i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun; j. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi; dan k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia.

BAB 3

Isi Pengumuman

Pasal 7

Koreksi

Dalam pengumuman tersebut harus memuat: a. nama jabatan yang lowong; b. persyaratan administrasi antara lain: 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai; 2. fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki; 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar; 4. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun terakhir; 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan 6. riwayat hidup (Curriculum Vitae/CV) lengkap; c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir); d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi; e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi; g. prosedur lain yang diperlukan; h. persyaratan jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan yang lowong; i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun; j. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi; dan k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia.

Pasal 8

(1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi. (2) Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi. (3) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (4) Syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki. (5) Hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan secara online.

BAB 4

Seleksi Administrasi

Pasal 8

Koreksi

(1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi. (2) Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi. (3) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (4) Syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki. (5) Hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan secara online.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial diperlukan: a. metode assessment center sesuai dengan kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; b. jika anggaran tidak memadai untuk melaksanakan metode assessment center, dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi; c. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor; dan d. kisi-kisi wawancara yang disiapkan oleh panitia seleksi. (2) Dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dengan cara: a. menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya; dan b. standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. (3) Standar kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi/unit kerja masing-masing. (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilai kompetensi kepada panitia seleksi.

Peraturan Badan Nomor per-06-k-bnpt-ii-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

BAB 4

Pasal 8

Pasal 9

BAB 5

Pasal 9

Pasal 10

BAB 6

Pasal 10

Pasal 11

BAB 7

Pasal 11

Pasal 12

BAB 8

Pasal 12

Pasal 13

BAB 9

Pasal 13

Pasal 14

BAB 10

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20