PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DAN ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG SUDAH TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 2. Paham Radikal Terorisme adalah Suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 3. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. 4. Mantan Narapidana Terorisme adalah setiap orang yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana Terorisme dan telah selesai menjalani masa pidananya. 5. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme adalah orang atau kelompok orang yang memiliki Paham Radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme. 6. Alat Ukur Radikal Terorisme adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan dan mendeskripsikan tingkat Paham Radikal Terorisme pada Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. 7. Informasi Intelijen adalah informasi yang mengandung fakta dan analisis berdasarkan kegiatan intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak. 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.

BAB II

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan gambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang terhadap Paham Radikal Terorisme dan kecenderungan bergabung pada jaringan/kelompok teror atau melakukan tindak pidana Terorisme, yang hasilnya menjadi dasar dilaksanakannya Deradikalisasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menggolongkan kategori Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai dan menentukan jenis pembinaan yang dibutuhkan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dalam pelaksanaan Deradikalisasi.

Pasal 5

(1) Identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. inventarisasi data; b. wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan c. pengolahan data dan analisis. (2) Identifikasi dan penilaian bagi Mantan Narapidana Terorisme dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalani pidana. (3) Identifikasi dan penilaian bagi Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilakukan berdasarkan Informasi Intelijen. (4) Dalam hal terdapat Informasi Intelijen terkait warga negara asing yang digolongkan sebagai Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, warga negara asing tersebut dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (5) Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Badan. (6) Tata cara identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) terhadap: a. Mantan Narapidana Terorisme; dan b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, dilaksanakan oleh Badan dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Pelaksanaan wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Alat Ukur Radikal Terorisme dengan berdasarkan paling sedikit faktor: a. protektif; b. resiko; dan c. kerentanan. (3) Penjabaran faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) Hasil wawancara, pengamatan, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dilakukannya pengolahan data dan analisis.

Pasal 8

(1) Pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terhadap: a. Mantan Narapidana Terorisme; dan b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, dilaksanakan oleh Badan dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Hasil pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas; b. tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme; c. hasil perkembangan program Deradikalisasi yang telah dilaksanakan; d. tingkat kecenderungan untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan tindak pidana Terorisme; dan e. rekomendasi Deradikalisasi. (3) Hasil pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan jenis pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Deradikalisasi.

BAB Kedua

Identifikasi dan Penilaian

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pembinaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, serta dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Mantan Narapidana Terorisme; dan b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme, dilaksanakan untuk menghilangkan, mengurangi, dan membalikkan pemahamannya dari Paham Radikal Terorisme. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui: a. pembinaan wawasan kebangsaan; b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau c. pembinaan kewirausahaan. (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di sentra deradikalisasi Badan, fasilitas khusus kementerian/lembaga terkait, dan/atau di masyarakat. (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara individual maupun berkelompok yang meliputi: a. pembinaan terbuka; dan/atau b. pembinaan tertutup. (6) Pembinaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan pendekatan langsung. (7) Pembinaan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan pendekatan intelijen. (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil identifikasi dan penilaian.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pembinaan Wawasan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk membentuk pemahaman, penerimaan, dan pengamalan atas keberagamaan yang moderat serta sikap saling menghargai antarumat beragama. (2) Pelaksanaan pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. kementerian/lembaga terkait lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan wawasan keagamaan; dan/atau c. Pemerintah Daerah. (3) Pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. (4) Pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. toleransi beragama; b. harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional; c. kerukunan umat beragama; dan d. pengamalan moderasi beragama. (5) Pedoman kegiatan pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Pembinaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan upaya membimbing, mendampingi, dan memberdayagunakan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sehingga dapat memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki kualitas hidup, dan membentuk kemandirian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri. (2) Pelaksanaan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; d. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; e. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; f. kementerian/lembaga terkait lainnya yang dapat membantu pelaksanaan kewirausahaan, dan/atau g. Pemerintah Daerah. (3) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. (4) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang: a. pelatihan kerja; b. kerja sama usaha; dan c. modal usaha. (5) Pedoman kegiatan pembinaan kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang telah mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 masih terindikasi memiliki Paham Radikal Terorisme, Badan dapat melakukan penilaian individu. (2) Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi dari hasil serangkaian mekanisme pembinaan dan pengukuran terkait tingkat keterpaparan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme terhadap Paham Radikal Terorisme dan kecenderungan untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan Tindak Pidana Terorisme. (3) Hasil penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menilai perkembangan pemikiran, perilaku, dan kemandirian dari Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang telah dilakukan pembinaan. (4) Dalam melaksanakan Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian/lembaga terkait, akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. (5) Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukan pembinaan.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pemantauan dilakukan terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang telah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses observasi, wawancara, dan pengukuran yang bertujuan untuk mengawasi dan menentukan: a. tingkat keterpaparan Paham Radikal Terorisme dari Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme; dan b. kecenderungan Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme untuk bergabung dalam jaringan/kelompok Terorisme atau melakukan Tindak Pidana Terorisme. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam evaluasi individual.

Pasal 15

(1) Evaluasi individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) merupakan produk analisis dari proses hasil pemantauan. (2) Evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. (3) Pelaksanaan evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaksanaan pembinaan terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. (4) Hasil evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi rekomendasi untuk dilakukan: a. terminasi; atau b. nonterminasi. (5) Pedoman evaluasi individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara penghentian pelaksanaan Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. (2) Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah status menjadi mitra Deradikalisasi. (3) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga salah satu yang mempunyai tugas dan fungsi bidang intelijen. (4) Dalam hal dibutuhkan Badan dapat melakukan pemantauan terhadap mitra Deradikalisasi.

Pasal 17

Nonterminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan proses ulang dilakukannya Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme yang berdasarkan hasil evaluasi individual masih terindikasi memiliki Paham Radikal Terorisme.

BAB Kedua

Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk membentuk pemahaman, penerimaan, dan pengamalan atas konsensus berbangsa dan bernegara serta upaya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. (2) Konsensus berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika. (3) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, dan keamanan; b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; e. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; f. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila; h. kementerian/lembaga lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan wawasan kebangsaan; i. Pemerintah Daerah; j. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau k. Tentara Negara INDONESIA. (4) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. (5) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. kegiatan bela negara; b. menjaga Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. menjaga ideologi negara; d. pengamalan dan penghayatan Pancasila; e. wawasan nusantara; dan f. pemantapan nilai kebangsaan. (6) Pedoman kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi Badan membentuk tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi. (2) Tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; dan b. anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan Deradikalisasi. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pejabat pada unit kerja Badan yang mempunyai tugas di bidang Deradikalisasi di masyarakat; b. pejabat atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; c. pejabat atau prajurit Tentara Negara INDONESIA; d. pejabat pada kementerian/lembaga terkait; e. pejabat pada Pemerintah Daerah; dan/atau f. masyarakat. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e diusulkan oleh pimpinan instansi masing-masing kepada Kepala Badan melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan Deradikalisasi. (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f paling sedikit terdiri atas: a. akademisi; b. pelaku usaha; c. komunitas; dan d. media. (7) Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas: a. melaksanakan program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme; b. melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan terkait pelaksanaan program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme; dan c. menyampaikan hasil pelaksanaan Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme pada akhir tahun kepada Kepala Badan.

(1) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terhadap: a. Mantan Narapidana Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan b. Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme dilaksanakan oleh Badan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. (2) Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk: a. suami/istri/anak, keluarga, individu, atau kelompok yang terlibat tindakan atau organisasi terorisme di negara asing; b. orang atau kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan; c. suami/istri/anak atau keluarga dari Narapidana Terorisme atau Mantan Narapidana Terorisme; atau d. orang atau kelompok orang yang terpapar di dalam lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga lainnya. (3) Kerja sama pelaksanaan inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi. (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan sesuai kebutuhan. (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam laporan Informasi Intelijen. (6) Hasil inventarisasi data terhadap Mantan Narapidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas; b. tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme; dan c. hasil perkembangan program Deradikalisasi yang telah dilaksanakan. (7) Hasil inventarisasi data terhadap Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. identitas; dan b. tingkat keterpaparan terhadap Paham Radikal Terorisme. (8) Hasil inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dijadikan dasar bagi pelaksanaan wawancara, pengamatan, dan klarifikasi.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DAN ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG SUDAH TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB Ketujuh

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22