Koreksi Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2026 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, Œ EDDY HARTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG KOORDINASI ANTARPENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME FORMAT SURAT A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN FASILITASI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME. KOP SURAT Nomor : (nomor surat) (Kota), (tanggal surat) Sifat : (sifat surat) Lampiran: (lampiran surat) Hal : (perihal surat) Kepada Yth. (tujuan penerima surat) di tempat 1. Dasar dan Pengantar; 2. Uraian permasalahan; 3. Hal yang dimohonkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. (Kota), (tanggal surat) (jabatan pengirim) (ttd pengirim) (nama pengirim) Tembusan Yth: 1. (Nama pejabat, pangkat, jabatan dan asal instansi); 2. …; 3. dan seterusnya. B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI ANTAR APARAT PENEGAK HUKUM PERIHAL ……………………….. Pada hari …, Tanggal ... Bulan … Tahun … bertempat di … telah diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum perihal … yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait, yaitu: 1. …(Nama Kementerian/Lembaga) 2. …dst Dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: 1. …(Hasil pelaksanaan rapat) 2. …dst Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (Kota), (tanggal pelaksanaan) KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, ttd. EDDY HARTONO PIHAK PERTAMA (Jabatan) (Instansi) (Tanda Tangan) (Nama lengkap) (NIP/NRP) PIHAK KEDUA (Jabatan) (Instansi) (Tanda Tangan) (Nama lengkap) (NIP/NRP) PIHAK (…dst) (Jabatan) (Instansi) (Tanda Tangan) (Nama lengkap) (NIP/NRP)