PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara

PERBAN Nomor 7 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pos Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat PLBN adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara. 2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan PLBN meliputi: a. organisasi dan tata kerja; b. administrasi umum; c. fasilitasi pelayanan lintas batas negara; d. kebersihan dan keamanan; dan e. pengembangan kawasan PLBN.

Pasal 3

Organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. organisasi; dan b. tugas dan fungsi.

Pasal 4

Administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: a. program dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. kepegawaian; d. perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan asset; e. hubungan masyarakat; f. ketatausahaan; dan g. arsip dan dokumentasi.

Pasal 5

Fasilitasi pelayanan lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi: a. pelayanan lintas batas negara b. fasilitasi perangkat pendukung pelayanan lintas batas negara; c. alur pelayanan lintas batas negara; dan d. prosedur pelayanan lintas batas negara.

Pasal 6

Kebersihan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi: a. kebersihan; dan b. keamanan.

Pasal 7

Pengembangan kawasan PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: a. dasar pemikiran; b. landasan kerja; dan c. indikasi program/kegiatan strategis pengembangan kawasan PLBN.

Pasal 8

Rincian Pedoman Pengelolaan PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017 MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan PLBN meliputi: a. organisasi dan tata kerja; b. administrasi umum; c. fasilitasi pelayanan lintas batas negara; d. kebersihan dan keamanan; dan e. pengembangan kawasan PLBN.

Pasal 3

Organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. organisasi; dan b. tugas dan fungsi.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Kebersihan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi: a. kebersihan; dan b. keamanan.

Pasal 7

Pengembangan kawasan PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: a. dasar pemikiran; b. landasan kerja; dan c. indikasi program/kegiatan strategis pengembangan kawasan PLBN.

Pasal 8

Rincian Pedoman Pengelolaan PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.