PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

PERBAN Nomor 3 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BNPP, adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 3. Sekretariat Tetap adalah Sekretariat Tetap BNPP yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri. 4. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Sekretaris BNPP adalah pimpinan Sekretariat BNPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP. 5. Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Pokli BNPP, adalah kalangan profesional sesuai dengan kebutuhan BNPP. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Kepala BNPP membentuk panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota; b. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagai Sekretaris merangkap anggota; c. Kepala Biro Administrasi Umum sebagai anggota; d. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BNPP sebagai anggota. (3) Panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memverifikasi persyaratan administrasi calon anggota Pokli BNPP. b. melakukan penilaian administrasi dan kompetensi calon anggota Pokli BNPP. (4) Panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Pokli BNPP meliputi: a. pendidikan minimal S1; b. sehat jasmani dan jiwa; www.djpp.kemenkumham.go.id c. tidak telibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; g. tidak sedang menduduki jabatan struktural ataupun fungsional pada jabatan negeri; h. pernah menduduki jabatan paling rendah: 1) Eselon III bagi yang berlatar belakang pejabat struktural; atau 2) Lektor Kepala bagi yang berlatar belakang akademisi. i. memiliki keahlian yang terkait dengan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan j. memiliki pengalaman di bidang yang terkait dengan keahliannya paling kurang: 1) 5 (lima) tahun untuk pendidikan S1; 2) 3 (tiga) tahun untuk pendidikan S2; atau 3) 1 (satu) tahun untuk pendidikan S3.

Pasal 5

(1) Sekretaris BNPP setiap tahun mengidentifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i. (2) Identifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada usulan para Deputi di lingkungan BNPP.

Pasal 6

(1) Calon anggota Pokli BNPP mengajukan permohonan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. permohonan tertulis dengan bermaterai cukup; b. daftar riwayat hidup; c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi; d. surat keterangan sehat jasmani dan jiwa dari rumah sakit pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id e. surat keterangan tidak telibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; g. fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; i. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir baik struktural maupun fungsional; j. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dalam jabatan negeri; dan k. fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan yang membuktikan keahlian yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Panitia seleksi melakukan penilaian terhadap persyaratan dokumen dan kompetensi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dalam hal dibutuhkan, panitia seleksi dapat melakukan penilaian melalui wawancara atau bentuk lain terhadap calon anggota Pokli BNPP. (3) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP. (4) Hasil penilaian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam pengangkatan anggota Pokli BNPP.

Pasal 8

(1) Kepala BNPP menentukan calon anggota Pokli BNPP yang memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi. (2) Calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penandatangan kontrak kerja. (3) Penandatangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan pengangkatan anggota Pokli BNPP. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

(1) Kepala BNPP mengangkat calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi anggota Pokli BNPP. (2) Pengangkatan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP. (3) Keputusan Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris BNPP atas nama Kepala BNPP.

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

BAB VI

PENDAYAGUNAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Anggota Pokli BNPP dikelompokkan sesuai dengan lingkup tugas BNPP. (2) Pengelompokkan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP; b. Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; c. Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan d. Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 13

(1) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas di bidang: a. perencanaan, kerjasama, dan hukum; dan b. keuangan, kepegawaian, kelembagaan, humas, dan pengelolaan asset. (2) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BNPP.

Pasal 14

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Pasal 15

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas di bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 17

Hasil pelaksanaan tugas Pokli BNPP, Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP, Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, dan Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dapat dijadikan sebagai bahan materi sosialisasi atau bahan pembahasan.

Pasal 18

(1) Kepala Biro atau Asisten Deputi dapat mendayagunakan anggota Pokli BNPP pada setiap pelaksanaan kegiatan. (2) Pendayagunaan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan anggota Pokli BNPP sesuai Subkelompok terkait.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29