PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2014 tentang PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

PERBAN Nomor 2 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen www.djpp.kemenkumham.go.id perencanaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun. 5. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut Desain Besar adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan mengikuti RPJPN. 6. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengikuti RPJMN. 7. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengikuti RKP. 8. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. 9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indinesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 11. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian. 12. Evaluasi adalah penilaian terhadap kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 13. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti situasi dan kondisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 15. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan www.djpp.kemenkumham.go.id Perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 16. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BNPP adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

BAB VIII

PELAKSANA EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Para Deputi di lingkungan BNPP melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (2) Hasil evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP. (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

(1) Dalam hal tertentu, evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilaksanakan secara terpadu dan lintas unit kerja di lingkungan BNPP. (2) Hasil evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP. (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait

Pasal 18

(1) Evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di provinsi dilaksanakan oleh badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di provinsi. (2) Hasil evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 19

(1) Evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten/kota. (2) Hasil evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/walikota.

Pasal 20

(1) BNPP, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2014 tentang PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25