PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PERBAN Nomor 8 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Koreksi

(1) Organisasi JDIH BNPB terdiri atas : a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu unit kerja yang mempunyai fungsi penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan dan bahan advokasi hukum di bidang penanggulangan bencana. (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya; dan b. unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 3

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh BNPB; b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN; c. pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi; d. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH; e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH BNPB; f. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH; g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH; h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di BNPB; dan i. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH BNPB kepada Kepala BNPB melalui Sekretaris Utama BNPB dan kepada Pusat JDIHN secara periodik 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan unit kerja masing- masing; b. pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada Pusat JDIH; c. penyedia sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing; dan e. penyampaian laporan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Pusat JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 7

Koreksi

(1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH BNPB, terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; c. PERATURAN PEMERINTAH; d. Peraturan PRESIDEN; e. Peraturan BNPB; f. keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNPB; g. peraturan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNPB; h. nota kesepahaman/kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan i. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan peradilan lainnya. (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH BNPB juga mengelola: a. naskah akademik; b. naskah urgensi; c. monografi hukum; d. rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BNPB; e. peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; f. kajian hukum; g. dokumen langka; h. artikel hukum; dan/atau i. bahan dokumentasi dan Informasi Hukum lainnya.

Pasal 8

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BNPB dilakukan melalui: a. aplikasi JDIH BNPB; dan b. arsip manual.

Pasal 9

(1) Dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui aplikasi JDIH BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Anggota JDIH kepada Pusat JDIH paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan. (2) Pusat JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman JDIH BNPB. (3) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital. (4) Laman JDIH BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan: a. laman BNPB; dan b. laman Pusat JDIHN.

Pasal 10

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui arsip manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH.

Pasal 11

(1) Kepala BNPB membentuk tim teknis pengelola JDIH BNPB untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH BNPB. (2) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Pusat JDIH BNPB; b. Anggota JDIH BNPB; dan c. unit kerja yang melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan data dan informasi di lingkungan BNPB. (3) Keanggotaan tim teknis pengelola JDIH BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 12

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15