PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana. 3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan Daun Rambu. 4. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu. 5. Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana. 6. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. 7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 11. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Maksud Dan Tujuan

BAB II

RAMBU BENCANA

Pasal 6

Koreksi

(1) Rambu bencana terdiri atas: a. rambu petunjuk bencana; b. rambu peringatan bencana; dan c. rambu larangan bencana. (2) Rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di kawasan rawan bencana. (3) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan bencana. (4) Rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pasal 7

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk jenis bencana: a. gempa bumi; b. tsunami; c. erupsi gunung api; d. gerakan tanah; e. banjir; dan f. kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 8

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. tiang rambu; dan b. daun rambu. (2) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda. (3) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar. (4) Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

(1) Rambu petunjuk bencana terdiri atas: a. rambu tempat kumpul sementara; b. rambu tempat pengungsian; c. rambu lokasi posko; d. rambu tempat untuk membuat api; e. rambu arah jalur evakuasi; f. rambu arah tempat pengungsian; dan g. rambu petunjuk dengan kata. (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam. (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih. (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih. (5) Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

(1) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

(1) Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB Kedua

Ukuran, Warna, dan Bentuk Rambu

Pasal 8

Koreksi

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. tiang rambu; dan b. daun rambu. (2) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda. (3) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar. (4) Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

(1) Rambu petunjuk bencana terdiri atas: a. rambu tempat kumpul sementara; b. rambu tempat pengungsian; c. rambu lokasi posko; d. rambu tempat untuk membuat api; e. rambu arah jalur evakuasi; f. rambu arah tempat pengungsian; dan g. rambu petunjuk dengan kata. (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam. (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih. (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih. (5) Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

(1) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

(1) Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

Pasal 15

Koreksi

(1) Perencanaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengadaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Dalam hal pengadaan dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga Usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (3) Pengadaan rambu dan papan informasi bencana berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan.

Pasal 17

(1) Pemasangan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh penyelenggara yang mengadakan rambu dan papan informasi bencana. (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan. (3) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan jalan raya.

Pasal 19

(1) Pemeliharaan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Penyelenggara. (2) Dalam hal menjaga kondisi rambu dan papan informasi bencana agar dapat berfungsi dengan baik, perlu dilakukan peninjauan ulang ke lokasi pemasangan secara periodik. (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat perubahan kawasan rawan bencana. (4) Hasil peninjauan ulang yang mengakibatkan perubahan lokasi pemasangan, penyelenggara wajib memindahkan rambu dan papan informasi bencana atau menggantinya.

Pasal 20

(1) Penghapusan rambu dan papan informasi bencana dilakukan berdasarkan: a. umur teknis; dan b. keberadaan fisik. (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. (3) Keberadaan fisik rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rusak dan hilang. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28