PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

(1) Perencanaan pembentukan Peraturan Kepala BNPB dilaksanakan dalam Proleg PB. (2) Proleg PB disusun oleh Tim Penyusun Proleg PB. (3) Proleg PB ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNPB. (4) Proleg PB ditetapkan berdasarkan skala prioritas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Proleg PB wajib memuat analisis pengurangan risiko bencana. (6) Proleg PB wajib memuat analisis gender. (7) Proleg PB wajib memuat analisis disabilitas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 5

Dalam penyusunan Proleg PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyusunan daftar Rancangan Peraturan Kepala BNPB didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Rencana Strategis Badan; c. Rencana Kerja tahunan Badan; d. pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam penanggulangan bencana; dan e. aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BNPB dapat diprakarsai oleh: a. Sekretaris Utama; b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Deputi Bidang Penanganan Darurat; d. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; f. Inspektur Utama; g. Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan h. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pembentukan Tim Teknis dan Panitia antar Kedeputian. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemrakarsa. (3) Panitia antar Kedeputian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Utama. (4) Keanggotaan, tata cara kerja dan hal-hal teknis lain yang berkaitan dengan Tim Teknis dan Panitia antar Kedeputian diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 8

(1) Tim Teknis menyusun rancangan Peraturan Kepala BNPB berdasarkan Proleg PB. www.djpp.kemenkumham.go.id 557, No.2014 6 (2) Tim Teknis menyusun rancangan Peraturan Kepala BNPB di luar Proleg PB, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Kepala BNPB. (3) Dalam menyusun draft awal rancangan Peraturan Kepala BNPB, Tim Teknis terlebih dahulu menyusun kajian mengenai materi yang akan diatur. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar-dasar pemikiran, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

Pasal 9

Panitia antar Kedeputian bertugas untuk: a. menyempurnakan kajian yang disusun oleh Tim Teknis; b. menyempurnakan rancangan awal Peraturan Kepala BNPB.

Pasal 10

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Kepala BNPB dilaksanakan oleh Panitia antar Kedeputian. (2) Ketentuan teknis pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala BNPB, Ketua Panitia antar Kedeputian dapat: a. menyebarluaskan rancangan Peraturan Kepala BNPB kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan; dan b. meminta tanggapan dan/atau saran atas rancangan Peraturan Kepala BNPB dari Menteri dan/atau Kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala BNPB.

Pasal 12

(1) Jika perumusan akhir rancangan Peraturan Kepala BNPB tidak mengandung permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik www.djpp.kemenkumham.go.id penyusunan peraturan perundang-undangan, Ketua Panitia Antar Kedeputian menyampaikan rancangan Peraturan Kepala BNPB kepada Kepala BNPB guna mendapatkan pengesahan. (2) Rancangan Peraturan Kepala BNPB disahkan oleh Kepala BNPB dengan membubuhkan tanda tangan. (3) Ketentuan teknis pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 13

(1) Peraturan Kepala BNPB yang telah ditetapkan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Pengaturan teknis pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 14

(1) Penyebarluasan Peraturan Kepala BNPB dilakukan oleh Biro Hukum dan Kerjasama. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi melalui media cetak, elektronik dan media terkait lainnya.

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan pembentukan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan menggunakan anggaran Biro Hukum dan Kerjasama atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB Ketujuh

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19