PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

PERBAN Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu adalah serangkaian upaya penyelenggaraan pada saat status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas. 2. Kondisi adalah persyaratan atau keadaan yang harus dipenuhi. 3. Tata Cara adalah aturan atau langkah demi langkah pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu dilakukan pada kondisi terdapat adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/ pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (2) Potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi adanya: a. peringatan dini yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang, yang terdiri atas: 1. ancaman bencana erupsi gunung berapi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peningkatan aktivitas vulkanik, tingkat pencemaran udara, abu vulkanik, dan status level siaga ataupun awas; 2. ancaman bencana tanah longsor akibat hujan dan/atau akibat gempa, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan rekahan tanah; 3. ancaman bencana banjir, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan; 4. ancaman bencana banjir bandang, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap curah hujan dan kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi kritis; 5. kebakaran lahan dan hutan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap titik api dan tingkat pencemaran udara; 6. ancaman bencana gempa bumi, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi yang terkini dan skala intensitas gempa; 7. ancaman bencana tsunami, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap peta risiko gempa bumi dan tsunami terkini serta intensitas gempa bumi dan tsunami; 8. ancaman bencana gelombang pasang/badai, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap cuaca yang berdampak kepada gelombang laut ; 9. ancaman bencana kekeringan, yang berdasarkan kajian dan/atau analisis terhadap terjadinya kemarau panjang; dan 10. ancaman bencana wabah, epidemi, kegagalan teknologi, ledakan nuklir, kejadian antariksa/benda-benda angkasa, yang menghasilkan dampak kepada masyarakat, b. ancaman bencana yang masih berlangsung; dan c. ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b berpotensi dan/atau berdampak menimbulkan korban, pengungsi, kerusakan dan gangguan pelayanan umum yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan. (3) Telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, yang berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/masyarakat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang paling sedikit meliputi: a. adanya korban meninggal dunia dan luka berat; b. adanya pengungsian yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar; c. adanya kerusakan sarana prasarana vital jalan, bandara, pelabuhan dan terminal; d. adanya gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan e. perlunya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13