Koreksi Pasal 6

Permohonan Pemberian Bantuan DSP berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh gubernur atau kementerian/lembaga dengan kelengkapan dokumen paling sedikit: a. adanya laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BNPB yang terkena terdampak kepada PRESIDEN Republik INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya ancaman atau kejadian bencana atau segera setelah kondisi memungkinkan terkait dengan dampak dari bencana; b. adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh daerah yang terkena terdampak bencana; dan c. surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana yang ditandatangani oleh gubernur/kementerian/lembaga yang ditujukan kepada Kepala BNPB sejak ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana dengan lampiran dokumen sebagai berikut: 1. Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana; 2. Keputusan BNPB tentang Pembentukan Pos Komando Nasional Penanganan Darurat Bencana; 3. rencana kegiatan/operasi yang memuat batas waktu penyelesaian kegiatan; 4. rincian kebutuhan anggaran biaya; dan 5. pengkajian teknis usulan kegiatan dan/atau surat rekomendasi dari instansi/lembaga teknis berwenang