PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2009 tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

PERBAN Nomor 14 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pelatihan adalah keseluruhan proses kegiatan pelatihan penanggulangan bencana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelatihan.

Pasal 6

Koreksi

Jenjang pelatihan penanggulangan bencana terdiri dari : a. Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat pengambilan keputusan: b. Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat manajer; dan c. Pelatihan Penanggulangan Bencanatingkat teknis.·

Pasal 7

(1) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat pengambilan keputusan memberikan penguasaan pengetahuan dengan menitikberatkan pada tataran kemampuan mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana. (2) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat manajer memberikan penguasaan pengetahuan dengan menitikberatkan pada tataran kemampuan dan keterampilan mengelola upaya penanggulangan bencana. (3) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat teknis operasional memberikan penguasaan pengetahuan dengan menitikberatkan pada tataran keterampilan dalam kegiatan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 8

Setiap jenjang pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diadakan pelatihan lanjutan, yaitu: Pelatihan untuk Pelatih (TOT) dan/Pelatihan untuk Fasilitator (TOF).

Pasal 9

(1) Pelatihan penanggulangan bencana diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi setelah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (2) Dalam menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat bekerjasama Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya baik pemerintah maupun swasta. (3) Pelatihan Penanggulangan Bencana tingkat pengambil keputusan diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (4) Setiap penyelenggara pelatihan penanggulangan bencana harus terakreditasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasal 10

Penyelenggara pelatihan wajib menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pelatihan.

Pasal 11

Waktu dan lamanya penyelenggaraan pelatihan ditentukan berdasarkan kurikulum sesuai dengan jenis pelatihan.

Pasal 12

(1) Peserta pelatihan penanggulangan bencana berasal dari aparatur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha sektor swasta. (2) Peserta pelatihan penanggulangan bencana adalah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang karena tugasnya melakukan atau berkaitan erat dengan penanggulangan bencana. (3) Ketentuan peserta pelatihan penanggulangan bencana oleh masing- masing penyelenggara sesuai jenjang dan jenis pelatihan dengan memperhatikan bidang tugas dan tanggungjawab.

Pasal 13

(1) Tenaga pengajar terdiri dari Nara surnber, Fasilitator, Pelatih dan Instruktur. (2) Tenaga pengajar diutamakan yang telah memiliki sertifikat Training of Trainer (TOT)/Training of Fasilitator (TOF). (3) Tenaga pengajar harus memiliki pengetahuan akademis, kapasitas dan pengalaman dalam penanggulangan bencana. (4) Pelatihan yang diselenggarakan oleh sektor, materi dasar disampaikan oleh Tenaga Pengajar dari lembaga formal Penanggulangan Bencana dan/atau dari instansi/organisasi/lembaga yang memiliki kompetensi penanggulangan bencana. (5) Pelatihan penanggulangan bencana dilingkungan Instansi/Lembaga/ Organisasi penyelenggara wajib mendayagunakan tenaga yang tersedia.

Pasal 14

(1) Setiap jenjang dan jenis pelatihan dilengkapi dengan kurikulum. (2) Susunan kurikulum dari setiap jenjang dan jenis pelatihan memuat materi dasar, materi pokok dan materi penunjang.

Pasal 15

(1) Materi Dasar meliputi ; a. Konsepsi Penanggulangan Bencana; b. Karakteristik Bencana; c. Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bencana; dan d. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Materi Pokok sepenuhnya diatur/ ditentukan oleh penyelenggara pelatihan sesuai dengan substansi yang merupakan tugas pokok dan fungsinya. (3) Materi Penunjang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga penyelenggara. (4) Kedalaman masing-masing materi disesuaikandengan jenjang pelatihan. Pasal16 Setiap jenjang dan jenis pelatihan diberikan kodefikasi serta diatur tersendiri.

Pasal 17

Pelaksanaanpelatihan penanggulangan bencanaterdiri dari : a. Persiapan ; b. Pre Test; c. Pemberian materi; d. PosTest; dan e. Evaluasi.

Pasal 18

Metode pelatihan dipilih sesuai tujuan dan sasaran program dengan menggunakan pendekatan orang dewasa (andragogi).

Pasal 19

(1) Peserta pelatihan yang telah mengikuti keseluruhan program pelatihan dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat; (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh penyelenggara dan dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (3) Brevet diberikan kepada peserta yang berprestasi bersamaan dengan pemberian sertifikat.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2009 tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22