Koreksi Pasal 31

(1) Dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah menyelenggarakan satu data bencana daerah sesuai kewenangannya. (2) Tata kelola dan mekanisme kerja penyelenggaraan satu data bencana daerah disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing daerah.