PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BNPB, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. (2) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAB 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

Koreksi

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari: a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Deputi Bidang Penanganan Darurat; d. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; f. Inspektorat Utama; g. Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 15

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 16

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BNPB; b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang‐undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPB; d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB; e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB.

Pasal 18

Sekretariat Utama terdiri dari: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan; c. Biro Hukum dan Kerjasama; dan d. Biro Umum.

Pasal 19

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas‐sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; b. penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BNPB.

Pasal 21

Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I; b. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan c. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 22

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Pasal 24

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IB.

Pasal 25

(1) Subbagian Program dan Anggaran IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN. (2) Subbagian Program dan Anggaran IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan www.djpp.kemenkumham.go.id anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IIA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IIB.

Pasal 29

(1) Subbagian Program dan Anggaran IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri. (2) Subbagian Anggaran IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB.

BAB 3

Sekretariat Utama

Pasal 15

Koreksi

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 16

Koreksi

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BNPB; b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang‐undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPB; d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB; e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB.

Pasal 18

Sekretariat Utama terdiri dari: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan; c. Biro Hukum dan Kerjasama; dan d. Biro Umum.

Pasal 19

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas‐sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; b. penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BNPB.

Pasal 21

Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I; b. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan c. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 22

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Pasal 24

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IB.

Pasal 25

(1) Subbagian Program dan Anggaran IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN. (2) Subbagian Program dan Anggaran IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan www.djpp.kemenkumham.go.id anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IIA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IIB.

Pasal 29

(1) Subbagian Program dan Anggaran IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri. (2) Subbagian Anggaran IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB 8

BAB 9

BAB 10

BAB 11

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI