PERBAN

Peraturan Badan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

PERBAN Nomor 06 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 5. Membangun Kembali Menjadi Lebih Baik dan Lebih Aman (build back better and safer) adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada saat pembangunan kembali, baik aspek kerusakan maupun kerugian akibat bencana, harus dilakukan agar menjadi lebih baik dan lebih aman serta berpedoman pada upaya mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang. 6. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

BAB Ketiga

Strategi

Pasal 7

Koreksi

(1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu: a. meningkatkan koordinasi; b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. (2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,.dilakukan melalui: a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota; b. peningkatan peran aktif kementerian/lembaga di tingkat nasional dan perangkat daerah di tingkat daerah; dan c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga nonpemerintah. (3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: a. kementerian/lembaga mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor internasional dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal. (4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah; b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota; c. melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; d. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional INDONESIA mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan e. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan: a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihan psikologis sosial; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial ekonomi budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. pemulihan pelayanan publik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; f. peningkatan fungsi pelayanan publik; g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 10

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan: a. masukan (input) berupa Jitupasna; b. proses (process) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi : 1) penyusunan rencana dan penentuan prioritas; 2) pengalokasian sumber daya dan dana; 3) pelaksanaan; 4) monitoring dan evaluasi; dan 5) pelaporan. c. hasil (output) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; d. keluaran (outcome) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan; e. dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 11

(1) Sumber pendanaan utama Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. hibah. (2) Sumber pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari: a. hibah dalam negeri, meliputi dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga nonkeuangan dalam negeri, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik INDONESIA, serta perorangan; dan b. hibah luar negeri, meliputi dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan asing, lembaga nonkeuangan asing dan perorangan. (3) Pemberian hibah anggaran pendapatan dan belanja negara ke pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan yang berlaku bagi setiap sumber pendanaan.

Pasal 12

(1) Lembaga penanggung jawab pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota di tingkat daerah. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga fungsional/struktural dalam struktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. (3) Jika diperlukan dapat membentuk kelompok kerja koordinatif yang bersifat sementara untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/ kabupaten/kota. (4) Kelompok kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas nama PRESIDEN dan/atau Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) tahun. (5) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh : a. cakupan dan dampak bencana yang ditimbulkan; dan b. kemampuan dan kapasitas sumber daya di daerah.

Pasal 13

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan urusan kewenangannya mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang ditetapkan dalam Tim Teknis. (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BNPB dan/atau BPBD melibatkan Kementerian/Lembaga dan/atau perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah yang terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga dan perangkat daerah. (6) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi aset Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan/atau nasional. (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis dan/atau masyarakat. (4) Setiap pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait termasuk kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (5) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencana berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala perangkat daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

(1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu: a. meningkatkan koordinasi; b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. (2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,.dilakukan melalui: a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi/kabupaten/kota; b. peningkatan peran aktif kementerian/lembaga di tingkat nasional dan perangkat daerah di tingkat daerah; dan c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga nonpemerintah. (3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: a. kementerian/lembaga mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemerintah daerah mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor internasional dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal. (4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah; b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah provinsi/kabupaten/kota; c. melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; d. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional INDONESIA mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan e. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB V

Pasal 15