PERBAN

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PERBAN Nomor 01 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 6

(1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi pejabat eselon I atau Kepala Pusat BNPB. (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui inisiatif BNPB.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Pemerintah diusulkan oleh pejabat eselon I atau Kepala Pusat BNPB yang memiliki program dan kegiatan Bantuan Pemerintah. (2) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BNPB MENETAPKAN Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah. (3) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan sebagai berikut: a. pemerintah daerah bersedia mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemeliharaan dan perawatan Bantuan Pemerintah; b. kesediaan calon penerima bantuan untuk menerima barang bantuan dan mengelola barang untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan; c. kesediaan calon penerima untuk memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah; dan d. kesediaan calon penerima Bantuan Pemerintah untuk menandatangani berita acara serah terima barang.

Pasal 8

(1) Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa. (2) Tata cara penyerahan barang milik negara di lingkungan BNPB berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtanganan barang milik negara.

Pasal 9

(1) Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah memuat paling sedikit: a. dasar hukum pemberian bantuan pemerintah; b. tujuan penggunaan bantuan pemerintah; c. pemberi bantuan pemerintah; d. persyaratan penerima bantuan pemerintah; e. bentuk bantuan pemerintah; f. rincian jumlah bantuan pemerintah; g. tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah; h. penyaluran bantuan pemerintah; i. pertanggungjawaban bantuan pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13