PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana

PERBAN Nomor 7 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjunya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. 3. Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut Destana adalah Desa dan Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. 4. Program Destana adalah program ketangguhan bencana berbasis Desa dan Kelurahan. 5. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah wadah yang menyatukan unsur organisasi pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, Desa dan Kelurahan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana terutama melalui koordinasi antarpihak dan perencanaan kebijakan. 6. Tim Relawan Penanggulangan Bencana Tingkat Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah wadah yang menyatukan unsur individu yang memiliki kemampuan untuk menjadi pelopor dan penggerak kegiatan penanggulangan bencana di tingkat Desa dan Kelurahan. 7. Pengelolaan Risiko Bencana adalah penerapan kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana untuk mencegah risiko bencana baru, mengurangi risiko bencana yang ada, dan mengelola risiko sisa, sehingga berkontribusi pada penguatan ketangguhan dan pengurangan kerugian akibat bencana. 8. Penilaian Ketangguhan Desa dan Kelurahan adalah instrumen untuk mengukur tingkat ketangguhan di Desa dan Kelurahan yang berkaitan dengan kebencanaan. 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang penanggulangan bencana. 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggara Program Destana terdiri atas: a. pelaksana; dan b. pendukung.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pihak dalam Desa dan Kelurahan sebagai pelaku utama pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan Destana. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. masyarakat; b. pemerintah Desa dan Kelurahan; dan c. organisasi di tingkat Desa dan Kelurahan. (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. FPRB; b. Tim Relawan Penanggulangan Bencana; dan/atau c. organisasi lainnya. (4) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan organisasi yang berada di wilayah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan program dan pengelolaan sumber daya secara harmonis dan tersinkronisasi. (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengelolaan sumber daya, harmonisasi, dan sinkronisasi meliputi: a. fasilitasi dukungan inisiatif Pengelolaan Risiko Bencana; b. dorongan pengembangan keberlanjutan dan kualitas ketangguhan masyarakat; c. dorongan upaya pembelajaran kolektif para pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Risiko Bencana; d. dorongan peningkatan kerja sama dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana berkelanjutan di semua tahapan penanggulangan bencana; dan e. koordinasi dengan pendukung Program Destana.

Pasal 5

(1) Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan Destana. (2) Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; b. pemerintah daerah; c. lembaga usaha; d. perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; dan e. organisasi nonpemerintah, organisasi non- pemerintah internasional, dan organisasi internasional. (3) Pendukung Program Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. memfasilitasi; b. menginisiasi; dan/atau c. mengakselerasi, tercapainya tujuan Destana melalui dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendampingan, pembiayaan, dan/atau dukungan lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk mencapai tujuan Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan Program Destana. (2) Penyelenggaraan Program Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pendampingan.

Pasal 7

Koreksi

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. analisis kebutuhan; c. orientasi wilayah kerja; dan d. identifikasi pemangku kepentingan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa aktivitas Program Destana terdiri atas: a. pengintegrasian layanan dasar sektor pembangunan Desa dan Kelurahan dengan upaya Pengelolaan Risiko Bencana; b. penyusunan peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana tingkat Desa dan Kelurahan; c. pengembangan tata kelola lokal pada pelaku lokal; d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa dan Kelurahan; e. Penilaian Ketangguhan Desa dan Kelurahan; f. identifikasi jenis dan karakteristik ancaman; g. identifikasi kerentanan dan kapasitas aset berisiko; h. pembentukan FPRB Desa dan Kelurahan; i. pembentukan Tim Relawan Penanggulangan Bencana; j. identifikasi sumber daya dan pengetahuan lokal; k. penilaian risiko bencana; l. membangun jejaring kemitraan; m. perencanaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat; n. pelaksanaan rencana penanggulangan bencana berbasis masyarakat; o. pengintegrasian rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan lokal; p. perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana berbasis masyarakat; dan q. peningkatan kapasitas akses sumber daya, pembiayaan, teknologi, dan informasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. (2) Aktivitas Program Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tingkat: a. individu; b. keluarga; c. pemukiman; d. sarana pendidikan; e. tempat ibadah; f. layanan kesehatan; g. perkantoran; h. pusat perniagaan; dan i. objek vital lainnya.

Pasal 9

Pelaksanaan Program Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan secara kolaboratif bersama dengan pendukung.

Pasal 10

Pelaksanaan Program Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan muatan lokal, entitas adat, dan/atau desa adat.

Pasal 11

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui: a. pemantauan keberlanjutan program; b. peningkatan kapasitas lanjutan; c. bantuan teknis dan konsultasi; d. penyebaran hasil dan pembelajaran; e. evaluasi dampak jangka panjang; dan/atau f. peningkatan kolaborasi antar pihak.

Pasal 12

Pedoman penyelenggaraan Program Destana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 13

(1) Dalam rangka menjaga kualitas, pelaksanaan Destana dan Program Destana berdasarkan indikator dasar dan indikator capaian. (2) Pelaksanaan Destana dan Program Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA. (3) Standar Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi indikator Destana.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23