PERBAN

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERBAN Nomor 01 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 5

Penyusunan Naskah Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan: a. penjajakan; b. perundingan; c. pembahasan naskah; dan d. penandatanganan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Unit Pemrakarsa melakukan Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui: a. identifikasi hal yang perlu dikerjasamakan; b. koordinasi dengan instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait; dan c. penelaahan mengenai urgensi dilakukan Kerja Sama. (3) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama.

Pasal 7

(1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama dengan melibatkan Unit Pemrakarsa dan unit kerja terkait. (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan dengan instansi pemerintah dan/atau Pemangku Kepentingan untuk membahas hal yang akan dikerjasamakan. (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama oleh Unit Pemrakarsa.

Pasal 8

(1) Unit Pemrakarsa menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (2) Rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembahasan Naskah Kerja Sama.

Pasal 9

(1) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dilakukan melalui: a. penelaahan aspek hukum; dan b. penelaahan aspek substansi. (2) Penelaahan aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (3) Penelaahan aspek substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rapat pembahasan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama, Unit Pemrakarsa, dan unit kerja terkait lainnya. (4) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan pembahasan Naskah Kerja Sama dengan instansi pemerintah dan/atau Pemangku Kepentingan.

Pasal 10

(1) Pembahasan Naskah Kerja Sama dilakukan antara instansi pemerintah dan/atau Pemangku Kepentingan dengan internal BNP2TKI. (2) Rapat pembahasan Naskah Kerja Sama antara instansi pemerintah dan/atau Pemangku Kepentingan dengan BNP2TKI difasilitasi oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama, atau Unit Pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja terkait lainnya. (3) Hasil akhir pembahasan Naskah Kerja Sama yang telah disepakati menjadi rancangan final Naskah Kerja Sama yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 11

(1) Rancangan final Naskah Kerja Sama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama. (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama dalam jenis Nota Kesepahaman terdiri atas: a. Kepala Badan; atau b. Sekretaris Utama atau deputi. (3) Rancangan final Naskah Kerja Sama berupa Nota Kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan, pada setiap lembarnya harus diparaf oleh: a. pejabat dari instansi pemerintah atau Pemangku Kepentingan; b. Sekretaris Utama dan/atau deputi Unit Pemrakarsa; dan c. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Kerja Sama dalam bentuk PKS terdiri atas: a. Sekretaris Utama atau deputi; atau b. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Inspektur. (4) Rancangan final Naskah Kerja Sama berupa Nota Kesepahaman dan PKS yang akan ditandatangani oleh Sekretaris Utama/deputi, pada setiap lembarnya harus diparaf oleh: a. pejabat dari instansi pemerintah atau Pemangku Kepentingan; b. Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Inspektur Unit Pemrakarsa; dan c. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (5) Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA atau Kepala Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA dapat menandatangani PKS jika mendapatkan pendelegasian oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

Penandatanganan Naskah Kerja Sama dapat dilakukan dengan: a. seremonial oleh para pihak di kantor salah satu pihak atau di tempat lain yang disepakati; atau b. cara terpisah atau sirkuler, tidak pada saat bersamaan baik waktu maupun tempat.

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18