PERBAN

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURATSURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERBAN Nomor 01 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan : 1. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian sebagian kewenangan oleh pejabat pendelegasi wewenang kepada pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat yang diberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya. 2. Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian wewenang dari pejabat pemberi kuasa kepada pejabat penerima kuasa untuk menandatangani Surat Keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian atas nama pejabat pemberi kuasa, dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain. 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 8. Jabatan administrator adalah jabatan administrasi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 9. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 10. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 11. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 12. Pejabat Administrator adalah pejabat administrasi bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan setara dengan jabatan eselon III. 13. Pejabat Pengawas adalah pejabat administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana setara dengan jabatan eselon IV. 14. Pejabat Pelaksana adalah pejabat administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan setara dengan jabatan eselon V dan fungsional umum. 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 17. Kenaikan pangkat adalah penghargaan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. 18. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. 19. Masa Persiapan Pensiun adalah pembebasan tugas dari jabatan untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan menempuh Batas Usia Pensiun (BUP). 20. Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang menyebabkan PNS yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. 21. Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan PNS yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai PNS. 22. PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya. 23. PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan. 24. Perpindahan Dalam Unit Kerja adalah perpindahan pegawai dalam tingkat eselon II dalam eselon I yang sama, dalam internal BP3TKI, dan dalam internal LP3TKI. 25. Perpindahan Antar Unit Kerja adalah perpindahan Pegawai antar unit eselon I, antar BP3TKI, antar LP3TKI, antar pusat ke daerah ataupun sebaliknya. 26. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS untuk menuntut ilmu dan mendapatkan keahlian atau keterampilan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan ijazah/gelar atau sertifikat, baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau instansi pemerintah lainnya, biaya negara asing, badan internasional, badan swasta nasional/internasional atau lembaga pendidikan nasional/internasional. 27. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi guna mendapatkan ijazah/gelar atas biaya sendiri. 28. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di Luar Negeri dan Peraturan PRESIDEN Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA. 29. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disebut Kepala BNP2TKI adalah Pimpinan BNP2TKI yang menjalankan tugas dan fungsi BNP2TKI. 30. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP3TKI dan Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA yang selanjutnya disingkat LP3TKI adalah unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA di lingkungan BNP2TKI yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.

BAB XVI

CUTI

Pasal 22

Koreksi

Kepala BNP2TKI dapat mendelegasikan wewenang kepada : a. Sekretaris Utama untuk menandatangani : 1) surat cuti tahunan dan cuti bersalin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan PNS golongan IV/c ke atas serta cuti besar, cuti alasan penting dan cuti sakit di atas 14 hari untuk golongan IV di lingkungan BNP2TKI; 2) surat usulan pertimbangan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara bagi PNS golongan III dan IV di lingkungan BNP2TKI; dan 3) Surat Keputusan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara bagi PNS golongan III dan IV di lingkungan BNP2TKI; b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk menandatangani : 1) surat cuti tahunan dan cuti bersalin bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan PNS golongan IV/a dan IV/b di lingkungan BP3TKI dan LP3TKI serta pemberian cuti besar, cuti alasan penting dan cuti sakit di atas 14 hari untuk golongan III ke bawah di Lingkungan BNP2TKI; 2) surat usulan pertimbangan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara bagi PNS golongan I dan II; dan 3) Surat Keputusan cuti di luar tanggungan negara dan pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan Negara bagi PNS golongan I dan II; c. Direktur/Kepala Biro/Kepala Puslitfo/Inspektur untuk menandatangani surat cuti tahunan, bersalin, dan sakit tidak lebih dari 14 hari bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana serta PNS golongan III kebawah di lingkungan unit kerja masing- masing; dan d. Kepala BP3TKI/LP3TKI untuk menandatangani surat cuti tahunan, bersalin, dan sakit tidak lebih dari 14 hari bagi Pejabat Pelaksana serta PNS golongan III kebawah di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 23

Kepala BNP2TKI dapat mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Utama atas nama Kepala BNP2TKI untuk menandatangani surat cuti yang dilaksanakan di luar negeri bagi seluruh pegawai selain yang menduduki Jabatan Tinggi Madya di lingkungan BNP2TKI.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Koreksi

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BNP2TKI ini: a. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER. 49/KA/XII/2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja INDONESIA; b. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER. 04/KA/II/2009 tentang pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa untuk menandatangani keputusan tentang pemberhentian sementara, pemulihan nama baik, penetapan sebagai peserta diklat, pemberian izin cuti, izin atau penolakan untuk mengikuti pendidikan formal atas biaya sendiri, izin atau penolakan untuk melakukan perceraian atau perkawinan lebih dari satu bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan BNP2TKI; c. Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.31.A/KA- BNP2TKI/III/2007 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan di Lingkungan BNP2TKI; d. Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.36.A/KA- BNP2TKI/III/2007 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di Lingkungan BNP2TKI; e. Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor KEP.235/KA-SU- OKH/IX/2007 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Pemberian Ijin Melanjutkan Pendidikan Formal yang Lebih Tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BNP2TKI; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, ttd NUSRON WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2016 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN SURATSURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

BAB XII

Pasal 17

BAB XIII

Pasal 18

BAB XIV

Pasal 19

BAB XV

Pasal 20

Pasal 21

BAB XVI

Pasal 22

Pasal 23

BAB XVII

Pasal 24

BAB XVIII

Pasal 25

BAB XIX

Pasal 26

BAB XX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB XXI

Pasal 30

BAB XXII

Pasal 31

BAB XXIII

Pasal 32

Pasal 33