PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. Prakarsa adalah usulan untuk mengajukan pembentukan Peraturan Perundangan-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 4. Pemrakarsa adalah Unit Kerja Eselon I yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Nasional Nasional Pencarian dan Pertolongan. 5. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 6. Sekretariat Utama adalah unit kerja yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 7. Unit Kerja Eselon II yang Membidangi Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penataan organisasi dan tatalaksana, serta pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. 9. Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Prosun Peraturan Kepala Badan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disusun secara terencana, terpadu, dan tersistematis. 10. Naskah Kajian adalah hasil pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum. 11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Koreksi

Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan dilakukan dalam suatu Prosun Peraturan Kepala Badan.

Pasal 4

Koreksi

Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan kewenangan.

Pasal 5

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul Prosun Peraturan Kepala Badan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Usulan Prosun Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dan harus disertai dengan Naskah Kajian. (3) Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Format Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Utama melalui Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa untuk menyusun daftar rencana penyusunan Peraturan Kepala Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimuat dalam daftar Rancangan Peraturan Kepala Badan. (2) Daftar Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul; b. pokok materi muatan atau arah pengaturan; c. Pemrakarsa; dan d. keterangan.

Pasal 8

(1) Sekretaris Utama menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Kepala Badan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan dan penetapan. (2) Daftar Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disetujui oleh Kepala Badan ditetapkan menjadi Prosun Peraturan Kepala Badan. (3) Prosun Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun Peraturan Kepala Badan berdasarkan izin prakarsa dari Kepala Badan.

Pasal 10

Pengajuan usul di luar Prosun Peraturan Kepala Badan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan. (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan. (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. unsur Pemrakarsa; b. Unit Kerja Eselon I terkait; c. unsur dari Unit Kerja Eselon II yang Membidangi Hukum; dan d. Perancang Peraturan Perundang-undangan. (4) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan tidak dibentuk tim penyusunan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan harus mengikutsertakan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan: a. kementerian/lembaga terkait; b. ahli hukum; c. praktisi; dan/atau d. akademisi.

Pasal 12

(1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama dengan melampirkan: a. Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah diparaf seluruh anggota tim penyusunan pada setiap lembarnya; dan b. penjelasan dan keterangan penyusunan. (2) Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan format Rancangan Peraturan Kepala Badan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 13

(1) Sekretaris Utama memerintahkan Unit Kerja Eselon II yang Membidangi Hukum untuk melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemrakarsa menyampaikan permohonan harmonisasi. (2) Dalam melakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum melibatkan Pemrakarsa dan Unit Kerja terkait. (3) Dalam hal diperlukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutksertakan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dilakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Pemrakarsa dan Unit Kerja Eselon I untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembarnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Koreksi

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Koreksi

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017 KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, ttd M. SYAUGI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN FORMAT NASKAH KAJIAN 1. Urgensi dan tujuan a. Urgensi Urgensi memuat mengenai alasan perlunya Rancangan Peraturan Kepala Badan ini disusun. b. Tujuan Tujuan yaitu memuat mengenai apa tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Badan yang akan disusun. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan Sasaran yaitu memuat hasil yang diharapkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Kepala Badan ini. 3. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur Pokok pikiran, lingkup, atau objek mengenai hal, lingkup yang akan dituangkan yang menjadi tujuan dalam menyusun Rancangan Peraturan. 4. Jangkauan dan arah pengaturan Pada bab ini mengatur mengenai ruang lingkup materi Peraturan Kepala Badan yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya: a. ketentuan umum (memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa); dan b. materi yang akan diatur. KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, ttd M. SYAUGI LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN FORMAT PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 1. Format Peraturan Kepala Badan yang menggunakan BAB, Bagian, dan Paragraf dalam batang tubuhnya: KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR … TAHUN … TENTANG (Judul) 1 ENTER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1 ENTER BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, 2 ENTER Menimbang : a. bahwa .....; b. bahwa .....; c. bahwa .....; 1 ENTER Mengingat : 1. ....; 2. ....; 3. ....; 1 ENTER MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG ...... 1 ENTER

BAB Kesatu

(Judul Bagian) 1 ENTER

Pasal 2

Koreksi

1 ENTER BAB ... KETENTUAN PENUTUP 1 ENTER

Pasal 3

Koreksi

Pasal 1

..... 1 ENTER

Pasal 2

..... 1 ENTER

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1 ENTER Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. 2 ENTER Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 ENTER KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, 3 ENTER (Nama) Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 ENTER DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 3 ENTER (Nama) 2 ENTER BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR Keterangan: 1. Peraturan Kepala Badan diketik: a. untuk halaman pertama: Peraturan Kepala Badan diketik dengan menggunakan kertas concorde F-4 yang menggunakan logo Garuda. b. halaman kedua dan seterusnya Peraturan Kepala Badan menggunakan kertas concorde F-4 untuk pengajuan pengesahan Peraturan Kepala Badan dengan 3 lembar pengesahan. c. untuk pengundangan dicetak 3 bendel Peraturan Kepala Badan 1 bendel dengan kertas concorde F-4 dan 2 bendel menggunakan F-4 biasa. 2. Marjin Atas (top) : halaman pertama 8 centimeter : halaman kedua dan seterusnya 3 centimeter Bawah (bottom) : 2.5 centimeter Kiri (left) : 2.5 centimeter Kanan (right) : 2.5 centimeter 3. Line spacing yang digunakan 1.5 (satu koma lima) dengan spasi: Sebelum (Before) : 0 pt Sesudah (After) : 0 pt 4. Pencantuman halaman 2 dan seterusnya pada Peraturan Kepala Badan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi); 5. Jenis huruf yang digunakan bookman old style dengan ukuran huruf 12; dan 6. Lampiran Peraturan Kepala Badan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat dengan image atau PDF. KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, ttd M. SYAUGI

BAB 1

(Judul Paragraf) 1 ENTER

Pasal 2

Koreksi

1 ENTER BAB ... KETENTUAN PENUTUP 1 ENTER

Pasal 3

Koreksi

Pasal 1

..... 1 ENTER

Pasal 2

..... 1 ENTER

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3