PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Basarnas Special Group

PERBAN Nomor 6 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. 2. Basarnas Special Group yang selanjutnya disingkat BSG adalah sekelompok rescuer yang terpilih melalui seleksi dari berbagai unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dididik dan dilatih agar memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetensi khusus di bidang Pencarian dan Pertolongan. 3. Pendidikan dan Pelatihan BSG yang selanjutnya disebut Diklat BSG adalah diklat teknis Pencarian dan Pertolongan yang wajib diikuti oleh calon personel BSG. 4. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan. 5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

PEMBENTUKAN BSG

Pasal 3

Koreksi

Kepala Badan mempunyai kewenangan membentuk BSG.

Pasal 4

Koreksi

Pembentukan BSG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. proses seleksi; dan b. Diklat BSG.

Pasal 5

(1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahapan: a. tahap kesatu dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan b. tahap kedua dilaksanakan oleh Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Seleksi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. seleksi administrasi; b. tes kesehatan dasar; dan c. tes kesamaptaan. (3) Seleksi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tes pemantauan akhir.

Pasal 6

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan seleksi pemenuhan persyaratan administrasi yang meliputi: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; b. diutamakan belum menikah; c. usia paling tinggi 30 tahun d. pemangku Jabatan Fungsional Rescuer dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Rescuer; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah; dan f. bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Nasional Narkotika Propinsi. (2) Tes kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan tes untuk menilai kesehatan seorang calon personel BSG. (3) Tes Kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tes untuk menilai kemampuan dan ketahanan fisik seorang calon personel BSG. (4) Tes pemantauan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan tes untuk menilai postur tubuh, kesehatan, dan psikologis seorang calon personel BSG.

Pasal 7

(1) Tes kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas: a. tes kesamaptaan A; b. tes kesamaptaan B; dan c. tes ketangkasan. (2) Tes kesamaptaan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lari sejauh 2400 (dua ribu empat ratus) meter dalam waktu paling lama 12 (dua belas) menit. (3) Tes kesamaptaan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. push up selama 1 (satu) menit, paling sedikit 30 (tiga puluh) kali; b. sit up selama 1 (satu) menit, paling sedikit 30 (tiga puluh) kali; c. pull up selama 1 (satu) menit, paling sedikit 10 (sepuluh) kali; dan d. shuttle run 3 (tiga) putaran jarak 10 (sepuluh) meter, paling lama 90 detik. (4) Tes ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. renang 50 (lima puluh) meter untuk gaya dada dan 50 (lima puluh) meter untuk gaya bebas dengan waktu paling lama 2 (dua) menit; dan b. water trappen paling sedikit 15 (lima belas) menit.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan seleksi calon personel BSG dilaksanakan oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat Kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan b. pejabat Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau pejabat lain di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

Diklat BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan oleh lembaga Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

(1) Diklat BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan Diklat yang wajib diikuti oleh seluruh calon personel BSG yang lulus dalam seleksi tahap kesatu dan tahap kedua. (2) Diklat BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. pertolongan medis pertama; b. pertolongan pada ketinggian; c. Pencarian dan Pertolongan di gunung hutan; d. Pencarian dan Pertolongan di air; e. pertolongan pada perairan pedalaman; f. Pencarian dan Pertolongan menggunakan helikopter; g. Pencarian dan Pertolongan pada daerah permukiman; h. pertolongan pada bangunan runtuh; i. pertolongan pada kecelakaan kendaraan; j. pertolongan pada korban yang terpapar terhadap barang berbahaya dan beracun; k. pertolongan pada ruang terbatas; l. pertolongan pada kebakaran; m. perencanaan Pencarian dan Pertolongan; n. komunikasi Pencarian dan Pertolongan lapangan; o. bahasa Inggris; dan p. administrasi dan kehumasan operasi Pencarian dan Pertolongan. (3) Materi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kurikulum dan silabus. (4) Pedoman pelaksanaan Diklat BSG diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam hal calon personil BSG yang dinyatakan lulus Diklat BSG, akan dilakukan uji kompetensi.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Basarnas Special Group

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31