PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. 2. Penyelenggaraan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan. 3. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup materi, pokok bahasan, kompetensi dasar, indikator, metode, alat bantu instruksi, alokasi waktu, dan sumber belajar. 5. Evaluasi Pelatihan adalah kegiatan penilaian tingkat kemampuan peserta dan penjaminan terhadap mutu Pelatihan. 6. Instruktur Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Instruktur adalah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan dan bidang lain yang dibutuhkan dalam Pelatihan. 7. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. 8. Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan. 9. Sumber Daya Manusia Potensi Pencarian dan pertolongan yang selanjutnya disebut Potensi adalah sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan selain sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 10. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah. 11. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Koreksi

Pelaksanaan Pelatihan meliputi: a. pembukaan; b. penyampaian materi; c. tes dan evaluasi; dan d. penutupan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. penjelasan program Pelatihan; dan b. upacara pembukaan. (2) Penjelasan program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh koordinator Instruktur. (3) Upacara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. laporan penyelenggaraan; b. pernyataan pembukaan; c. penyematan tanda Peserta; dan d. amanat.

Pasal 8

(1) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan interaksi belajar mengajar guna mencapai tujuan pengajaran. (2) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. materi kelas; b. aplikasi lapangan; dan c. pembinaan fisik.

Pasal 9

(1) Materi kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas. (2) Materi kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui metode: a. ceramah interaktif; b. demonstrasi; dan c. praktik. (3) Ceramah interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyampaian materi Pelatihan secara lisan. (4) Demonstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mendemonstrasikan materi Pelatihan yang diperagakan oleh Instruktur. (5) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Peserta untuk mempraktikkan materi yang telah didemonstrasikan.

Pasal 10

(1) Aplikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian kegiatan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari, didemonstrasikan, dan dipraktikkan untuk diaplikasikan di lapangan. (2) Aplikasi lapangan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan berdasarkan survei yang telah dilakukan pada tahap persiapan. (3) Aplikasi lapangan wajib didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan peralatan medis serta fasilitas medis rujukan. (4) Aplikasi lapangan terdiri atas teknik penanganan: a. di permukaan air; b. di kedalaman air; c. di gunung dan hutan; d. di ketinggian; e. di ruang terbatas; f. di jalan raya; dan g. di bangunan runtuh.

Pasal 11

Pembinaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesamaptaan dan kebugaran Peserta.

Pasal 12

(1) Tes dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan penilaian Peserta terhadap aspek pencapaian hasil dan indikator hasil belajar setiap mata pelajaran. (2) Tes dan evaluasi terhadap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji terhadap aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Peserta. (3) Uji terhadap aspek pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 50 (lima puluh) soal pilihan ganda dari keseluruhan materi yang disampaikan. (4) Uji terhadap aspek keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan uji terhadap semua materi yang didemonstrasikan dan dipraktikkan.

Pasal 13

(1) Peserta yang dinyatakan lulus uji Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) merupakan peserta yang berhasil memperoleh nilai batas kelulusan. (2) Nilai batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 70 (tujuh puluh).

Pasal 14

(1) Peserta yang dinyatakan lulus mendapatkan Sertifikat Pelatihan. (2) Dalam hal Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan diberikan Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan. (3) Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat mengikuti Pelatihan ditanda tangani oleh Direktur Bina Potensi.

Pasal 15

(1) Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan pengakhiran kegiatan Pelatihan melalui upacara penutupan. (2) Upacara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan Penyelenggaraan Pelatihan; b. pernyataan penutupan Pelatihan; c. pelepasan tanda Peserta; d. penyerahan secara simbolis sertifikat Pelatihan; dan e. amanat.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26