PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PERBAN Nomor 2 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Balai Diklat terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; c. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan, keprotokolan, kerja sama, dan pelayanan kesehatan. (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembimbingan peserta pendidikan dan pelatihan, penyiapan dan/atau penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. (3) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Diklat menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efesien antar unit organisasi di lingkungan Balai Diklat.

Pasal 10

Kepala Balai Diklat menyampaikan laporan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Balai Diklat harus menyusun analisis jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Diklat.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Balai Diklat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Diklat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Diklat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Diklat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.